Rekayasa Kemerdekaan

Tepat pada hari Jum’at, tertanggal 17 Agustus 2012, sebagai bentuk penghormatan dan rasa Syukur yang mendalam, atas terjadinya kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan terjadinya peristiwa proklamasi yang dibacakan langsung oleh mantan Presiden RI, Soekarno, dan didampingi oleh bung Hatta. Peristiwa besar yang terjadi pada 17 agustus 1945, yang kemudian selalu dikenang setiap tahun dengan melaksanakan upacara penghormatan terhadap para pejuang yang meninggal dimedan tempur untuk merebut kekuasaan dari pihak asing. Sampai detik ini Indonesia sudah mencapai 67 tahun menjalani proses kemerdekaannya, dengan meletakkan dasar ideology Pancasila, sebagai falsafah dan pedoman Negara dan warganya.

Mengingat bangsa ini yang sudah menjalani prosesi kemerdekaanya sudah lebih dari setengah abad lamanya, maka seharusnya bangsa ini sudah mengalami kemajuan yang pesat, baik dilihat dari sector ekonomi, budaya, agama, rasa tau golongan, maupun dalam konstek social politik. Merujuk pada apa yang dipaparkan oleh Kiki Syahnakri, dalam opininya yang berjudul “Kontemplasi Kemerdekaan”, yang terbit pada hari rabu tertanggal 15 Agustus 2012, tentang bentuk rekomendasi atas bangsa yang selalu carut-marut bahwa “guna mengembalikan arah perjuangan bangsa menuju cita-cita luhur kemerdekaan, seluruh elemen bangsa , terutama tentang system yang diajukan guna merubah alur tata Negara, dengan proses melakukan perubahan fundamental. Pertama mengembalikan roh Negara terhadap spirit Negara yang berdasarkan Pancasila dengan melakukan pengkajian ulang terhadap UUD 1945, kedua mengembalikan system yang betul-betul roh dari demokrasi yang utuh, yaitu system demokrasi mufakat, bukan system yang berdasarkan kekuatan kelompok, yaitu Voting. (Kompas, 15 Agustus 2012).

Jika kembali menelisik terhadap persoalan bangsa ini, tentu ada hal yang paling fundamental untuk dikaji ulang dalam rangka untuk melakukan perubahan. Sebab terjadinya krisis pada suatu Negara, bukan hanya pada persoalan krisis ekonomi saja, yang saat ini terjadi pada Negara-negara bagian eropa, yang berdampak pada pada krisis dibelahan asia, termasuk Negara yang kuat terhadap perekonomian, yaitu Negara China, dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun drastic.

MERDEKA ATAU SEKEDAR REKAYASA

Kemerdekaan suatu bangsa, bisa dilihat dari stabilitas dari berbagai sector yang menjadi tata kelola dari sebuah Negara. Bentuk fluktuasi dari perekonomian akan berdampak pada kesenjangan social, melemahnya aspek pendidikan, meledaknya pertauatan antara etnis yang satu dengan etnis lainnya, serta memunculkan trush antara golongan grusroot dengan kaum elit penguasa. Kondisi ini berdampak pada Trush rakyat terhadap pembangunan dan system yang dijalankan oleh pemerintah, sehinngga bentuk kekerasan atau anarkhisme dibeberapa wilayah sebagai bukti adanya system error yang coba direkayasa oleh beberapa pihak, dan kemudian system tersebut dipaksakan oleh pemerintah untuk dipatuhi oleh warganya, sehingga tidak bisa dielakkan lagi kondisi yang demikian itu memicu ketidak percayaan masyarakat terhadap tata kelola dan program yang coba ditawarkan oleh pemerintah dengan bentuk rekayasa social-politik, dengan slogan pembangunan ekonomi kerakyatan, dan stabilitas social yang terus bergerak dibeberapa wilayah.

Kami sepakat dengan apa yang ditawarkan oleh bapak Kiki Syahnakri, dengan perlunya Kontemplasi atas kemerdekaan bangsa ini yang masih menyisakan segudang tanda Tanya. Beberapa hal yang memang perlu untuk diperkuat oleh bangsa ini adalah: Pertama mengembalikan system demokrasi mufakat. Kedua membangun karakter bangsa. Ketiga orientasi ekonomi dengan sisitem liberalis, harus beralih terhadap system kerakyatan, dimana rakyat menjadi objek dari Negara, dalam rangka membangun kesejahteraan. Keempat lembaga penegak hukum (KPK), sebagai institusi pemeberantasan korupsi, suatu lemabaga pemerintahan yang bersifat independen, dituntut tegas, cerdas, dan rasional dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi, seperti dilema kasus bank Century, tanpa ada bentuk ujung penyelesaian yang memuaskan khalayak masyarakat Indonesia, sehingga kasus-kasus yang berlangsung lama itu, terkesan ditutupi-tutupi yang pada gilirannya, hanya akan menjadi basi, dan para penegak hokum terasa enggan untuk mengoreksi kembali. Kelima mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi, atau kata yang lebih tepat, bahwa pemerintah harus menyegerakan untuk melakukan “revolusi” birokrasi dan partai politik. (Kompas, 15 Agustus 2012).

Ada hal yang cukup menarik dari pernyataan bapak Kiki yang perlu kita cermati untuk dikaji ulang bersama-sama, yaitu tentang “upaya mendesak pemerintah untuk melakukan proses reformasi pada birokrasi dan partai politik (Parpol)” Menurut Kiki, upaya reformasi birokrasi sebagai lembaga yang berwenang di pemenrintahan, semenatara itu partai politik sebagai organisasi social-politik dalam proses kaderisasi kepemimpinan sebagai upaya membentuk dan mengembangkan kualitas calon generasi pemimpin bangsa. Dua lembaga yang mempunyai peran yang sangat besar terhadap proses rekrutmen kepemimpinan, dalam rangka membangun kredibilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu suatu hal yang selalu didengungkan oleh para tokoh, adalah bentuk-bentuk reformasi yang sebetulnya kehilangan arah untuk dijadikan tujuan dalam arah politik pemerintahan, mulai dari pasca krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, dengan lahirnya reformasi pada tahun 1999 dengan naiknya K.H. Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur sebagai guru bangsa dan bapak pluralistik, yang pada saat itu Gus Dur di angkat menjadi kepala Negara, disitulah terjadinya pergeseran dari zaman orde baru menuju era reformasi, namun fakta-fakta tersebut tidak menunjukkan keberhasilan yang signfikan dalam pembangunan nasional bangsa ini. Dalam konstek ini kami kira reformasi adalah bagian dari masalalu yang kurang efektif dan efisien dalam proses penerapannya, sehinngga pada detik ini, dengan bahasa ekstrem perlunya ”revolusi” pada dua lembaga pemerintahan birokrasi dan partai politik. Revolusi pada birokrasi dengan perombakan besar-besaran dalam upaya membersihkan person-person birokrasi dalam menjalan pemerintahan yang cerdas, jujur, tegas, dan adil, namun dalam faktanya pemerintah masih kewalahan dengan banyaknya scenario dan rekayasa politik yang dimainkan oleh para elkit penguasa. Kemudian “Revolusi” partai politik sebagai organisasi pendidikan politik secara empiric untuk melanjutkan misi membentuk karakter pemimpin dengan kompetensi transfer of knowledge dan kompetensi transfer of value, sebagai bekal kemampuan mengelola Negara, demi kemajuan pada akhirnya. Lahinya partai politik dinegeri ini, justru sangat membingungkan masyarakat, sehingga oportunis masyarakat, karena ketiadaan Trust terhadap lembaga ini. Oleh karena itu perlunya “revolusi” parpol dalam rangka mempersempit, atau menjadikan partai ideologis semata, sehingga memudahkan dalam mengorganisir massa. Dengan demikian banyaknya partai politik justru tidak berjalan efektif-efisien dalam gerakan dan langkahnya pada satu sisi, sementara pada sisi yang lain munculnya partai yang kehilangan ideology, sehingga yang terjadi parpol hanya menjadi kendaraan untuk meraih kekuasaan dan financial semata, dan bersifat pribadi dan kelompok, disinilah perlunya mengkaji ulang dan memperketat undang-undang tentang pembentukan organisasi politik, sebagai lembaga atau institusi social politik yang mempunyai kredibilitas, akuntabilitas, dan memiliki trust yang tinggi terhadap masyarakat Indonesia.

Maju atau mundurnya bangsa ini, masih sangat tergantung pada generasinya, disamping element yang yang lain yang harus terus memacu terhadap proses perkembangan dan pendidikan para calon generasi pemimpin bangsa dimasa depan.