Partai Politik Yang Tanpa Bacaleg Artis

Peserta Pemilu 2014, yang terdiri dari 12 parpol, hanya tiga partai politik yang tidak mengusung artis sebagai bakal caleg. Dari data yang dirilis Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi), ketiga partai politik tersebut yaitu PKS, PKPI, dan PBB. Sementara, partai yang paling banyak mengusung artis atau public figure lainnya yaitu PAN dan Gerindra masing-masing sembilan orang. Disusul PKB (7 orang), Nasdem (6 orang), Partai Demokrat dan PDI Perjuangan masing-masing 5 orang, PPP (4 orang), serta Golkar dan Hanura masing-masing 3 orang.

Koordinator Formappi Sebastian Salang mengatakan, banyak partai politik yang sengaja menggaet artis hanya dijadikan sebagai alat untuk menjaring vote getter semata. Mereka memanfaatkan popularitas artis untuk menarik masa yang ada. "Partai pragmatis untuk mendulang suara yang besar. Artis-artis yang populer dipakai untuk menghasilkan suara yang besar dan kursi di DPR," kata Sebastian Salang, Minggu (28/4/2013).

Namun sayangnya, para artis yang didaulat sebagai calon wakil rakyat tersebut tidak dibekali dengan pendidikan politik yang memadai. "Mayoritas artis direkrut tanpa melalui pembinaan parpol, meski ada beberapa yang sudah membina diri sejak lama di parpol," ujarnya.

Dengan minimnya kualifikasi yang dimiliki oleh para artis tersebut, tentu saja akan sulit mengharapkan keberadaan public figure itu untuk bekerja secara optimal memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Ujung-ujungnya, mereka (partai) bingung saat nantinya mereka (artis) terpilih," sambungnya.
Berikut daftar artis yang diusung partai politik berdasarkan rilis Formappi:

Partai Amanat Nasional:

1. Primus Yustisio
2. Eko Hendro Purnomo
3. Diky Dharmawan
4. Ikang Fauzi
5. Marissa Haque
6. Desi Ratnasari
7. Hengki Kurniawan
8. Jeremy Thomas
9. Anang Hermansyah

Partai Gerindra:

1. Jamal Mirdad
2. Rachel Maryam
3. Irwansyah
4. Bella Saphira
5. Rahayu Saraswati
6. Riefian "Seventeen"
7. Moreno Soerapto
8. Bondan Winarno
9. Biem Benyamin

Partai Kebangkitan Bangsa:

1. Arzetti
2. Ridho Rhoma
3. Krisna Mukti
4. Said "Bajaj Bajuri"
5. Mandhala Shoji
6. Theodira Meilani Setyowati
7. Iyeth Bustami

Partai Nasdem:

1. Doni Damara
2. Jane Shalimar
3. Mel Sandy
4. Melly Manuhutu
5. Ricky Subagja
6. Sarwana

Partai Demokrat:

1. Yenny Rahman
2. Anwar Fuady
3. Dede Yusuf
4. Vena Melinda
5. Inggrid Kansil

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

1. Yesy Gusman
2. Edo Kondologit
3. Nico Siahaan
4. Sonny Tulung
5. Rieke Diah Pitaloka

Partai Persatuan Pembangunan:

1. Angel Lelga
2. Mat Solar
3. Emilia Contesa
4. Okky Asokawati

Partai Golkar:

1. Tantowi Yahya
2. Nurul Arifin
3. Charles Bonar Sirait

Partai Hanura:

1. David Chalik
2. Gusti Randa
3. Andre Hehanusa

Editor : fa
Sumber : kompas.com

Serikat Buruh Gugat Jokowi ke PTUN, Karena UMR Ditangguhkan

Jakarta-Serikat Pekerja Nasional (SPN) akan mengajukan gugatan resmi kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Mengenai Materi gugatan, Senin esok mereka ajukan ke PTUN adalah keputusan persetujuan Jokowi mengabulkan permohonan penangguhan pelaksaan UMR 2013 di tujuh perusahaan.

"Besok (29/4), jam 13.00 WIB, kami akan mendatangi PTUN melayangkan gugatan ke Jokowi," ujar kuasa hukum SPN yang juga Ketua DPD SPN Jakarta, Ramidi Abdul Majid, di Kantor YLBHI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat. Para penggugat yang diwakilinya adalah para buruh dari tujuh perusahaan asal Korea yang beroperasi di Kawasan Berikat Nusantara (BKN), Cakung.

Ramidi menuturkan, SPN sudah dua kali melayangkan surat permintaan audiensi kepada Pemprov DKI Jakarta, yang akhirnya diterima oleh Wakil Gubernur Basuki T Purnama namun hasilnya mengecewakan.

"Ahok terkesan mengulur-ngulur waktu," ucapnya tak puas.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan dukungannya terhadap aksi SPN. Pengacara publik LBH Jakarta, Maruli, menyatakan Jokowi telah lalai dalam memutuskan perusahaan yang layak mendapat izin penangguhan UMP 2013.

"Jokowi begitu saja mempercayai segala informasi dan data yang diajukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanpa melakukan check, re-check, dan cross check," gugat Maruli.

Tujuh perusahaan tersebut dinilai tidak transparan dalam hal kelayakan mendapat izin penangguhan UMP. Menurut Ramidi, pihak perusahaan tidak memaparkan rincian audit akuntan publik sebagai syarat untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar sesuai UMP.

Baik SPN maupun YLBHI menuntut agar Jokowi membatalkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013.

Editor : fa
Sumber : detik

Rakyat Harus Jeli Menentukan Pemimpin, Tolak Penghianat Rakyat

Jakarta - Demokrasi liberal yang dianut di Indonesia memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada warga negara dalam menentukan pilihan politik, baik itu untuk memilih dan juga dipilih. Mereka yang memilih sebagai pemilih/konstituen memiliki tanggungjawab dalam menentukan pemimpin yang akan dipilih. Sedangkan mereka yang menginginkan jadi pemimpin harus berpolitik dalam rangka menarik hati rakyat agar dipilih sebagai pemimpin. Pilihan kedua merupakan pilihan yang sulit karena menyangkut dengan tanggungjawab dan kepercayaan.

Sistem politik di Indonesia sangat didominasi oleh partai politik. Bagi mereka yang menginginkan menjadi pejabat legislatif dan eksekutif harus memiliki dukungan secara politik, dan otomatis mereka harus masuk ke dalam salah satu parpol sebagai kendaraan. Parpol merupakan alat dalam mekanisme perpolitikan di Indonesia. Tanpa melalui partai politik mereka akan sulit masuk pertarungan politik dalam rangka merebut kekuasan.

Sebagai alat dalam merebut kekuasaan, partai politik sangat memberi pengaruh besar dalam menentukan seorang calon yang akan menduduki posisi tertentu. Dengan mekanisme dan aturan sedemikian rupa partai politik memiliki arti penting dan sangat menentukan dalam memilih figur atau calon dalam memperebutkan jabatan tertentu. Maka parpol sebagai pintu utama perebutan kekuasaan memiliki legitimasi yang sangat kuat dalam menentukan calon pemimpin yang baik dan sebaliknya.

Para pekerja politik atau politisi merupakan figur yang memiliki semangat menggenggam kekuasaan. Berpolitik adalah sebuah pilihan dari keinginan berkuasa. Politisi sebagai calon pemimpin yang akan diberi mandat oleh rakyat dalam menentukan nasib rakyat kedepan sangat diharapkan mampu mengemban amanah tersebut. Harapan kepada calon pemimpin adalah kesejahteraan hingga ketenangan batin, karena sebagai penguasa mereka memiliki legitimasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan kehidupan umum dalam berbangsa dan bernegara.

Berpolitik bila mengacu kepada arti sebenarnya seperti yang disampaikan Aristoteles yakni jalan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, maka berpolitik merupakan perjuangan yang mulia. Tetapi dalam kenyataannya, masyarakat masih banyak bersifat apolitis dikarenakan ulah politisi tersebut yang tidak bisa amanah terhadap kepercayaan rakyat. Politisi dianggap sebagai sekumpulan orang yang hanya menebar janji dengan kepentingan berkuasa. Mereka akan melakukan apapun demi memegang kekuasaan.

Sikap apatis terhadap politik tersebut merupakan kerugian bagi jalannya demokrasi di negeri ini. Masyarakat seharusnya menjadi policy terhadap kekuasaan tetapi dengan sikap apolitisnya tersebut akan memberikan ruang yang lebar bagi politisi dalam melakukan kesewenang-wenangan ketika memimpin. Ditambah dengan sistem politik dan hukum yang masih di carut marut dan belum bisa menjadi benteng kejujuran.

Kekuatan politik di negeri ini sangat dominan dalam melakukan legitimasi kekuasaan. Hukum masih menjadi bulan-bulanan akibat kekuatan politik yang hampir tidak terbatas. Kesewenang-wenangan penguasa seringkali diakibatkan oleh lemahnya hukum terhadap mereka yang memiliki posisi politik yang kuat. Hal inilah yang menjadikan politisi sulit dikontrol kekuasaannya karena menganggap dirinya kuat dan sulit tersentuh hukum.

Rakyat sebagai pemilih sangat menentukan para politisi yang akan menjadi figur pemimpin baginya. Pemimpin sebagai sebuah amanah harus diberikan kepada figur yang tepat dan tidak akan berkhianat terhadap amanah rakyat dan konstitusi. Mereka harus menjadi figur yang benar-benar meperjuangkan rakyat. Semakin banyaknya politisi yang melakukan pelanggaran hukum ini harus menjadi acuan bagi rakyat dalam menentukan pemimpin masa depan. Rakyat harus sadar bahwa kemarin kita banyak melakukan kesalahan dalam memilih pemimpin maka nanti harus lebih hati-hati dalam memberikan pilihan.

Banyaknya pejabat negara yang tersangkut masalah hukum bahkan amoral ini menunjukkan bahwa banyak dari politisi kita yang hanya ingin merebut kekuasaan demi ambisi pribadinya. Korupsi yang merajalela, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya tersebut memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa politisi sangat rentan dengan pelanggaran hukum dan konstitusi. Politisi masih banyak yang memiliki mental rampok dan hanya peduli dengan misi pribadi dan mengabaikan amanah rakyat.

Masalah yang seringkali menjerat pejabat kita adalah korupsi. Ini menunjukkan mental politisi kita adalah perampok, yang menjadikan jabatan sebagai jalan untuk mengeruk keuntungan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita politik yang berfungsi sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat. Politisi semacam itu hanya akan memberikan kesengsaraan kepada rakyat dan patut mendapatkan hukuman baik pidana maupun hukum sosial.

Masyarakat harus jeli dalam melihat persoalan ini dengan adanya politisi yang hanya menjadikan rakyat sebagai komoditi politik demi kepentingan berkuasa untuk mencapai ambisi pribadinya. Politisi yang hanya tebar pesona demi mendapatkan antusiasme masyarakat tetapi tidak berjuang untuk rakyat. Politisi semacam itu adalah politisi busuk dan harus ditolak karena sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Kekayaan negara yang seharusnya untuk kepentingan rakyat pasti akan dijadikan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya.

Dengan adanya keterbukaan informasi seperti sekarang ini masyarakat harus jeli dan tidak tertipu dengan adegan-adegan politisi di banyak media. Karena selain hukum yang harus menjadi pilar utama dalam membentengi kekuasaan, masyarakat juga harus proaktif dalam mengawasi bahkan mengkritik kekuasaan. Penguasa atau politisi yang selama ini hanya menjadikan kekusaannya sebagai pemuas ambisinya harus diberi rapot merah dan ditolak tegas karena sangat merugikan rakyat.

Hukum di negeri ini masih belum bisa seperti yang kita harapkan bersama. Hukum adalah satun-satunya rumah untuk mencapai keadilan, tetapi hukum terlalu lemah ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki harta dan juga kekuasaan. Kekuasaan yang sering disalahgunakan oleh politisi kita merupakan karena hukum yang masih tebang pilih. Hukum masih hormat kepada mereka yang punya kekuasaan, dan penguasa seringkali menjadikan hukum sebagai permainan.

Antara politik dan hukum bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Seperti adagium dari Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Adagium tersebut secara sederhana namun tepat menggambarkan betapa erat kaitan antara kekuasaan dan hukum. Kekuasaan merupakan salah satu unsur dari politik, yaitu mengenai proses mendapatkannya. Sedangkan hukum merupakan suatu produk yang diidealkan sebagai konsensus (kecuali hukum dari raja, yang bukan merupakan suatu konsensus) yang dihasilkan dari proses-proses politik dan dikukuhkan dengan kekuasaan yang diperoleh juga dari proses politik.

Hubungan yang tidak dapat dipisahkan ini tidak terlepas dari hakikat bahwa hukum dan politik sama-sama merupakan sub-sistem sosial kemasyarakatan, yang merupakan sistem yang terbuka, sistem yang satu mempengaruhi sistem lainnya. Politik sebagai ajang untuk mendapatkan kekuasaan tersebut harus menjadi memiliki policy yakni hukum, agar politik tidak keluar dari relnya. Politik yang akan selalu berjalan beriringan tersebut diharapkan mampu membentengi kekuasaan dari sikap mensalahgunakan kewenangan.

Lemahnya hukum yang ada di negeri ini tidak mungkin mampu menjadi benteng tunggal dalam menjaga kekuasaan agar tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terlalu banyaknya politisi yang melanggar hukum menunjukkan politisi tidak taat dengan hukum, mereka meremehkan hukum sebagai sebuah institusi yang lemah dan bisa dipermainkan semau mereka. Persoalan ini sangat merugikan rakyat, dan sama sekali tidak akan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap masyarakat.

Dengan keadaan yang seperti itu, harapan yang paling mungkin adalah kepada rakyat itu sendiri. Dalam artian rakyat menjadi pilar utama dalam menjadi benteng keadilan dan penegakan hukum. Bila hukum konstitusi sulit diharapkan, maka hukum sosial harus menjadi garis depan dalam mengawal kebijakan-kebijakan di negeri ini.

Politisi yang tidak lagi peduli dengan kepentingan rakyat, hanya menjadikan rakyat sebagai komoditi, memiliki moral yang lemah sebagai publik figur, dan sebagainya harus dilawan dengan kekuatan sosial dan ditolak sebagai calon pemimpin bangsa ini. Masyarakat harus bisa memetakan mana dari mereka yang serius mengawal kepentingan rakyat dan mana yang telah menghianati rakyat. Tolak politisi busuk!!!

*) Farhan Effendy, S. Fil. MAP adalah Dewan Pakar Nusantara sekaligus pengurus DPP Partai Demokrat. sumber.detik

Naskah UN Sulbar Di Terbangkan Dengan Hercules

Naskah soal Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMP dan sederajat baru tadi pagi diterbangkan dari  Surabaya menuju Sulawesi Barat Mamuju,  diantar panitia pelaksana UN menggunakan pesawat Hercules milik TNI Sabtu (20/4/2013).

Soal ujian yang diperkirakan tiba malam ini dan akan langsung didistribusikan malam ini juga ke lima kabupaten di Sulawesi Barat, termasuk Polewali Mandar.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidkan Polewali Mandar, Arifuddin Toppo.terkait persiapan pelaksananan UN untuk tingkat SMP yang dijadwalkan berlangsung Senin (21/4/2013) di seluruh Sulawesi Barat.

Harapan Arifuddin bahwa pelaksanan UN untuk tingkat SMP bisa berjalan lancar dan semua logistik ujian seperti kelengkapan soal dan lembar jawaban tak lagi bermasalah seperti di ujian tingkat SMA.

Harapan dari Kepala Dinas Pendididkan itu, Agar ujian bisa berjalan serentak di seluruh kabupaten di Polewali Mandar senin mendatang, Arifuddin berharap soal ujian nasional paling lambat bisa tiba siang di Polewali Mandar.

Oleh karena itu distribusi soal, terutama ke wilayah-wilayah terpencil, bisa segera dilaksanakan, dan tidak terjadi kesalahan yang memperlambat proses pelaksanaa Ujian Nasional Di Sulawesi Barat.

Editor : fai
Sumber : Kompas.com

SBY Di Nilai Kurang Etis Membicarakan Soal Partai Di Istana Negara

Jakarta (Javainfonews) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menggelar jumpa pers terkait relasi Partai Demokrat dan klarifikasi mengenai Yenny Wahid di Istana Negara dinilai tidak elok.

Presiden dinilai tidak konsisten dengan janjinya. Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat pernah berjanji akan mengurusi persoalan partainya di akhir pekan agar tak mengganggu waktu menjalani tugas negara.

Namun, pada Rabu (17/4/2013) malam, tiba-tiba saja Presiden menggelar jumpa pers tentang polemik Yenny Wahid dan Partai Demokrat. Pernyataan itu disampaikan di Istana Negara, yang notabene adalah fasilitas negara bukan partai.

"Membicarakan persoalan partai bukan kali pertama Presiden bersikap tidak elok, Menyampaikan urusan partai di istana negara dan pada jam kerja," ujar politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Sikap SBY tidak sesuai dengan janji yang selalu didengungkan para petinggi Partai Demokrat yang mengatakan bahwa Presiden hanya mengurus partai pada hari libur dan bukan di istana.

Sebelumnya, di dalam jumpa pers di Istana Negara tadi malam, Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat merasa nama baiknya tercemar dengan pemberitaan bahwa dirinya menawarkan posisi tertentu di partainya kepada Yenny Wahid.

SBY pun menggunakan Kantor Presiden untuk memberikan klarifikasi terkait kapasitasnya sebagai politisi Partai Demokrat, bukan Kepala Negara. SBY menceritakan bahwa pertemuannya dengan Yenny bersama sang ibunda, Sinta Nuriyah Wahid, di Puri Cikeas beberapa waktu lalu membahas berbagai persoalan di negeri itu.

SBY mengaku sempat berdiskusi dengan Yenny tentang kemungkinan berada di dalam satu partai. Tetapi, SBY membantah dia menawarkan posisi tertentu kepada Yenny. "Tidak ada sama sekali Mbak Yenny katakanlah mengharapkan posisi tertentu atau jabatan tertentu. Tidak ada. Kalau diberitakan Mbak Yenny ingin menjabat wakil ketua umum Demokrat, tidak ada. Kasihan beliau, tidak ada seperti itu," kata SBY.

"Demikian juga saya dengan inti pembicaraan bagaimana menyelaraskan perjuangan kita ke depan juga tidak pernah tawarkan kepada Mbak Yenny posisi ini posisi itu. Ini yang real, ini yang betul. Saya tidak pernah tawarkan dan Mbak Yenny tidak pernah mengharapkan, apalagi meminta," tambahnya. SBY pun mengaku menghormati keputusan Yenny Wahid yang akhirnya mengurungkan niatnya bergabung ke Partai Demokrat.

Editor : Fj
Sumber : Kompas

SBY : Klarifikasi Isu Tentang Yenny Akan Menjabat Waketum PD

Jakarta (Javainfonews) - Isu bergabungnya Yenny Wahid bergabung ke Partai Demokrat (PD). saat itu dikabarkan Yenny akan menjadi Waketum PD. Namun hal itu dibantah Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Klarifikasi SBY tidak pernah sama sekali menawarkan posisi apapun, termasuk Waketum PD kepada putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid (GUs Dur) tersebut.

"Santernya pemberitakan Mba Yenny ingin menjabat Waketum PD, tidak ada. Kasihan beliau. Tidak ada seperti itu. Demikian juga saya dengan inti pembicaraan bagaimana menyelaraskan pembicaraan kita ke depan dengan baik, tidak pernah menawarkan posisi Yenny ini itu. " ujar SBY.

SBY mengatakan hal tersebut dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Munculnya isu tawar-menawar posisi politik di PD sangat merugikan dirinya dan Yenny. SBY membenarkan jika pertemuannya dengan Yenny membicarakan kemungkinan berjuang bersama-sama dalam politik.

"Beberapa saat yang lalu saya didampingi dengan Ibu Ani bertemu Ibu Sinta Nuriyah dan Mba Yenny. Pertemuan sangat baik, penuh kekeluargaan dan di antaranya membicarakan pluralisme dan kerukunan umat beragama. Memang ada pembicaraan saya dengan Mba Yenny terkait dengan politik masa kini dan masa depan," tuturnya.

SBY juga mengungkapkan jika dalam pembicaraan itu, Yenny mengatakan harus berkonsultasi dulu dengan para Kyai NU terkait kerjasama perjuangan politik.

"Kira-kira yang paling baik seperti apa. Dan belakangan saya tahu setelah berkonsultasi dengan kyai NU, dikatakan lebih baik tidak bersama-sama dan Mba Yenny lebih baik memilih berjuang di arena yang berbeda dan saya pun menghormatinya," jelas SBY.

Editor : Fai
Sumber : Detik

Jangan Hanya Follow Akun twitter Pejabat, SBY Juga diminta untuk Follow Akun Twitter Rakyat

Jakarta {Javanews} salah satu tujuan dari lounching akun twitter @SBYudhoyono, supaya presiden RI ini bisa lebih dekat lagi dengan rakyat melalui akun twitternya.

@SBYudhoyono muncul sekitar pukul 19.10 WIB. Padahal sejak akun ini dirilis dan belum berkicau, jumlah followernya terus meningkat pesat hingga 187 ribu.

Nah saat kicauan pertama muncul, tercatat ada sembilan orang yang langsung di-follow presiden. Yang pertama adalah akun milik Wapres Boediono. Selanjutnya SBY pun mem-follow akun-akun milik anak dan menantunya. Dan tiga akun dari kalangan jurnalis.

SBY sudah menegaskan alasannya bergabung di dunia twitter karena ingin menyapa langsung masyarakat. Dengan tujuan seperti itu, justru masyarakatlah yang harus di-follow oleh SBY.

Editor : fai
Sumber : Detik

Baca Selengkapnya
https://twitter.com/akhmadf21

Iran Siap Luncurkan "Google Earth Islami"

Iran telah lama menuduh Google Earth sebagai alat mata-mata pihak Barat. Bersamaan dengan pembangunan internet nasional, Pemerintah Iran sedang menyiapkan layanan pemetaan digital 3D yang diklaim selangkah lebih baik dari Google Earth.

Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi Iran Mohammad Hassan Nami pada pekan ini mengumumkan bahwa pihaknya sedang mengembangkan "Google Earth Islami" yang diberi nama resmi Basir. produk ini sudah siap diluncurkan empat bulan kedepan.

"Persiapan telah dilakukan untuk meluncurkan proyek peta 3D dunia, dan saat ini kami menciptakan pusat data yang tepat, yang bisa memproses volume informasi," kata Nami sepert dikutip dari kantor berita Mehr, Selasa (9/4/2013).

Nami memberi informasi tentang apa yang dimaksud dengan peta 3D Islami. "Kami sedang mengembangkan layanan ini dengan pandangan Islam yang kita miliki di Iran. Nilai-nilai kita di Iran adalah nilai-nilai Tuhan dan ini akan menjadi pembeda antara Basir dan Google Earth," ungkapnya.

Pemerintah berharap, Basir akan menjadi portal nasional yang memberi pelayanan pada skala global. Ia pun mengklaim Basir akan aman digunakan secara global.

"Di permukaan, Google Earth menyediakan layanan kepada pengguna. Namun pada kenyataannya, keamanan dan organisasi intelijen berada di belakang semua itu untuk mendapatkan informasi dari negara lain," ujar Nami.

Pejabat Iran lainnya mendukung pernyataan Nami. Kepala Kepolisian Iran Esmail Ahmadi Moghaddam pernah menyatakan bahwa mesin pencari Google adalah alat mata-mata. Dengan bantuan yang diduga berasal dari China, Iran memblokir akses ke banyak hasil pencarian di Google.

Sejak tahun 2012, Iran sudah menunjukkan ingin menarik diri dari internet global. Pemerintah membuat layanan e-mail sendiri, memblokir jejaring sosial internet, dan banyak aksi lain untuk memperkuat internet nasional.

Sumber : Kompas.com
Editor : faisal

Tipologi kepemimpinan di Indonesia (jelang pemilu 2014)

Membahas tentang kepemimpinan di era sekarang ini adalah hal yang sangat menarik, terutama di Indonesia. Sebab, saat ini jelas di Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita lihat dan ketahui sendiri, bahwasannya presiden Indonesia saat ini tidak mampu menunjukkan jiwa kepemimpinannya terhadap rakyat. Banyak yang mengatakan bahwa presiden kita hanya banyak berwacana, lebih mementingkan citra, dan tidak pro terhadap rakyat.

Tidak bisa kita pungkiri, bahwasannya rakyat Indonesia sangat merindukan pemimpin yang memang siap memasang badan untuk kemajuan bangsa. Seperti Bung Karno, yang memang kita ketahui beliau sangat disegani baik di luar maupun di dalam negeri. Memiliki kecerdasan untuk memberikan gagasan-gagasannya untuk kemajuan bangsa, juga mengaplikasikannya secara nyata. Begitu pula dengan pak Harto, walaupun di akhir kariernya beliau sebagai presiden amat sangat tragis, akibat sistem pemerintahannya yang terlalu diktator dan penuh dengan praktek KKN, sejatinya saat kepemimpinan beliau banyak kebijakan-kebijakan yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat.

Sebenarnya, tidak banyak gunanya membincangkan kriteria dan syarat-syarat pemimpin. Para filsuf dan penulis Muslim sejak Abu Hasan Al-Mawardi pada abad ke-20 telah membicarakan syarat-syarat ideal bagi seorang pemimpin politik. Kriteria dan syarat-syarat pemimpin adalah tema klasik dalam filsafat politik.

Berbeda dengan para ilmuwan politik modern yang lebih suka membahas tentang tipologi atau tipe-tipe kepemimpinan dibandingkan membahas soal syarat-syarat seorang pemimpin. Contohnya Herbert feith, sarjana politik asal Australia ini, meneliti tentang politik Indonesia dan menemukan dua tipe kepemimpinan politik yaitu, apa yang dia sebut dengan tipe “pengelola” (administrator) dan tipe “pemersatu” (solidarity maker).

Menurut Feith dalam bukunya yang berjudul “The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia” (1962), pemimpin tipe pengelola adalah mereka yang memiliki kemampuan teknis dalam mengatur negara. Tipe ini dijelaskannya, umumnya diwakili oleh tokoh-tokoh terdidik yang menguasai suatu bidang tertentu. Sementara pemimpin dengan tipe pemersatu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mendekati massa, mempengaruhi mereka, serta mendapatkan dan dukungan dari mereka.

Feith menganggap pemimpin seperti Muhammad Hatta sebagai tipe pengelola, sementara pemimpin seperti Soekarno sebagai pemimpin bertipe pemersatu. Feith juga menjelaskan bahwa dua tipe kepemimpinan ini jarang bercampur pada diri satu orang. Pemimpin pemersatu biasanya cakap dalam mengumpulkan pendukung, namun ketika sang pemimpin memimpin sistem pemerintahan, dia gagal dan kerap mengecewakan. Sebaliknya, pemimpin bertipe pengelola, dia cakap dalam mengelola sistem pemerintahan, tapi kurang mendapatkan dukungan dari rakyat. Hal ini terjadi karena sang pemimpin kurang menguasai retorika atau kurang memiliki kecakapan yang cukup untuk mendekati massa. Namun, memang disayangkan bahwasannya sangat jarang ada pemimpin yang memiliki kecakapan dua hal itu sekaligus dalam tubuh satu orang.

Selain Herbert Feith, ada satu ilmuwan lagi yang membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan politik di Indonesia. Dialah William Liddle. Ilmuwan politik asal Ohio State University ini memperkenalkan dua tipe kepemimpinan Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Yaitu tipe “Transformasional” (transforming leader) dan tipe “transaksional” (transactional). Dalam makalahnya, “Marx atau Machiavelli” (2001), Liddle menjelaskan, yang dimaksud dengan tipe transformasional adalah pemimpin yang mampu membentuk ulang situasi politik Indonesia dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Sementara tipe transaksional adalah model kepemimpinan yang mempergunakan kekuasaannya untuk ditukar (barter) dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Menurut Liddle, bung Karno adalah jenis pemimpin transformasional karena telah mengubah Indonesia dari fase penjajahan ke fase lainnya yaitu fase kemerdekaan. Namun, Liddle membatasi bahwa karakter transformasional bung Karno hanya terjadi sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1949. Setelah itu, bung Karno tidak lagi memiliki visi transformatif. Seperti yang saya tulis di awal, bahwasannya pak Harto dalam tingkatan tertentu juga memiliki karakter transformasional, dimana beliau berusaha mengubah kondisi Indonesia lewat proyek pembangunan dan modernisasi di Indonesia.

Sementara itu, untuk pemimpin berkarakter transaksional di Indonesia nampaknya amat banyak contohnya. Sebut saja Gus Dur, SBY, dan lainnya. Menurut Liddle, tokoh-tokoh ini adalah tokoh berkarakter transaksional yang mempertukarkan kekuasaannya dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Seperti yang kita ketahui, GusDur adalah ulama NU dan pemimpin partai, sedangkan SBY adalah anggota TNI dan juga pemimpin partai serta pernah menjadi pembantu presiden (menteri).

Lewat tipologi-tipologi yang dikatakan oleh Herbert Feith dan William Liddle, kita bisa menganalisa tentang karakter kepemimpinan dengan hanya melihat dari pemahaman praktis. Memang di era seperti sekarang ini, politik pencitraan untuk dapat memperoleh elekstabilitas seorang pemimpin tidak terlalu berpengaruh dan sangat merugikan negara. Mengapa demikian? Karena yang dibutuhkan seorang pemimpin adalah kemampuan untuk melakukan pembangunan yang akan dapat mensejahterakan rakyat dan menjadi contoh yang baik di masyarakat. Apabila seorang pemimpin hanya mementingkan politik pencitraan tanpa ada bukti nyata akan pembangunan pada masa kepemimpinannya, rakyat yang cerdas pastilah paham apa maksud dari orang ini untuk maju menjadi seorang pemimpin.

Saat ini mungkin Indonesia sedikit dihiburkan dengan munculnya pemimpin yang bisa dibilang kompeten dan dapat bersinergi dengan setiap wilayah yang dipimpinnya. Yaitu Joko Widodo. Pengusaha mebel dari kota Solo Yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini, bisa dikatakan memang memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Selain memiliki gagasan yang sederhana dan lebih banyak bertindak dibanding mementingkan citra, beliau adalah pemimpin yang dicintai rakyat karena tindakan nyatanya untuk membangun kesejahteraan dan memiliki pembawaan diri yang sederhana. Bisa dikatakan bahwa fakta di lapangan adalah bukti akan kepemimpinannya.

Bila kembali membahas tentang karakter kepemimpinan di Indonesia menurut Herbert Feith, mungkin saya bisa memasukan seorang Joko Widodo ini termasuk dalam dua karakter kepemimpinan yang dimaksud oleh Feith, yaitu tipe pengelola dan tipe pemersatu. Karena Jokowi telah membuktikan beliau dapat memimpin sebuah sistem pemerintahan yang baik saat menjadi walikota Solo dan melakukan gebrakan di birokrat pemprov DKI Jakarta di awal kepemimpinannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan untuk tipe pemersatu, Jokowi telah terbukti dapat menjadi rekan yang baik di masyarakat dengan terus melakukan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Selain itu, attitude Jokowi yang Low Profile, telah memikat banyak rakyat untuk mendukungnya. Pada kasus ini, kita bisa contohkan ketika Pilkada DKI Jakarta 2012 Jokowi bisa mengalahkan Fauzi Bowo yang notabenne adalah calon Incumben, memiliki basis pendukung yang banyak di DKI, mendapatkan dukungan dari banyak partai, serta warga asli Jakarta. Namun, bila kepemimpinan Jokowi tidak konsisten dari Ikrar awalnya, mungkin saja citranya sebagai pemimpin akan jatuh dan tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi dari rakyat. dan yang paling penting, tipe-tipe kepemimpinan yang telah kita bahas yang menobatkan Jokowi sebagai contoh nyata sebagai pemimpin yang baik, pasti akan terhapuskan.

Dari contoh diatas kita bisa menilai bahwa konkret dalam melakukan kebijakan adalah hal yang penting dalam elekstabilitas seorang pemimpin. Karena bila kita telah melakukan suatu urusan dan itu bisa diselesaikan dengan baik, maka kepercayaan orang terhadap diri kita akan meningkat. Namun, sekali saja kita tidak dapat menjalankan amanah dengan baik, jangan harap akan ada feedback yang baik dari rakyat kecuali dengan cara-cara picik dan diktator.

Itulah pembahasan singkat tentang tipologi kepemimpinan di Indonesia. Sebagai warga negara yang mencintai tanah airnya, sudah sepantasnya kita sangat mengharapkan akan hadirnya sosok-sosok pemimpin yang siap berada di garis paling depan dan memiliki mental revolusioner untuk membawa negeri ini kearah yang lebih baik.

MERDEKA!!!!!!

Ditulis Oleh: Muhammad Ahsan (Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ka.Bid PTKK HMI Komisariat Cireundeu, SekJen HIMAPOL FISIP UMJ)

Januari Kelabu

Diantara derai air yang berjatuhan

terselip sebuah kenestapaan..

menari diantara ribuan ombak…

bernyanyi kepiluan yang menggema…

melantunkan syair-syair kelam..

tatkala badai menghujam di jantung kota..

menangis..

membisu..

terperangah..

bergejolak…

selimut pun menjadi dingin…

menjadi angin…

menggigil dengan sepotong jari..

anak-anak..

terdiam dengan ketidaktahuannya harus bagaimana?

Renungan Malam

Waktu ini begitu cepat berlalu..

siang hari sudah berganti malam…

seakan tanpa terasa, perjalanan sang waktu terus berbisik dalam setiap hembusan nafas..

jangan pernah bermain-main..

karena kematian pasti akan menjemput…

Seindah sunyi ditengah sahdunya seruling bambu..

membawa mimpi entah kemana…

haruskah kuberlari dalam setiap gelisah..

atau bersembunyi dibalik rerimbunan…

oh..tidak…

semuanya harus dijalani dengan sepenuh hati..’

meski letupan-letupan emosi selalu mengiringi…

Oh…Tuhan…

hampiri kami..

peluklah kami dalam kerinduan malam..

Kusadari perjalanan ini adalah ujian dan amanah…

yang harus dipikul semampunya…

berteduhlah, kala lelah menghampiri sekujur tubuh…

jangan biarkan langit bersedih, dan dedaunan merintih..

Aku ini adalah pemuda yang selalu dilanda gelisah..

entah apa yang membuatnya demikian…

meski dikala sunyi, melamun sendiri, tanpa ada yang menghampiri…

Aku ini adalah pemuda yang selalu dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan…

dan terus mencari jawaban, meski jawaban itu selalu bersembunyi dibalik misteri..

Ku lihat langit-langit itu terdiam membisu…

Seakan ia berbisik bahwa cinta pada manusia hanyalah tipuan semata..

benarkah…?

atau aku yang sudah trouble error..!!

Mungkin saja ia..”

Atau mungkin saja tidak..

Lelah…

kurebahkan tubuh..

sambil berucap..

Alhamdulillah…nafas masih bergerak..