Ketua DPD Nasdem Jember, Terilhami Gus Dur, Soal Revitalisasi Imam Tahlil

Politisi asal Jember Moch Eksan, yang akrab dipanggil Gus Eksan, selaku ketua DPD Partai NasDem, memiliki strategi dan intrik tersendiri, dalam rangka mengkampanyekan partai NasDem ditengah-tengah masyarakat, sebagai salah satu denyut perubahan ditataran masyarakat grasroot.

"Kami memulainya dari desa, dengan merevitalisasi imam tahlil," kata Ketua DPD Nasdem Jember, Moch. Eksan, Rabu (1/5/2013).
 

Tokoh agama yang biasa memimpin pembacaan dan doa tahlil setiap kali ada warga yang meninggal dunia. "Posisi mereka sebetulnya simbol moral dan spiritual di lingkungan kecil di kampung," kata Eksan.

Mereka perlu dikuatkan di tengah gelombang pengaruh paham Islam transnasional yang meminggirkan tradisi keislaman lokal. Ini sekaligus mengisi ruang yang diakibatkan krisis keteladanan tokoh.

"Saat ini hampir tidak ada referensi figur. Orang hampir tidak percaya terhadap tokoh nasional, regional, dan lokal. Mereka dianggap mulai berkurang kadar keikhlasan dalam hal pelayanan terhadap umat," kata Eksan.

"Ini berbeda dengan imam tahlil. Mereka sepi ing pamrih, rame ing gawe. Hidupnya sederhana dan membaur dengan masyarakat. Api kekuatan umat ada di mereka, bukan di figur-figur yang dikenal publik sebagai tokoh besar dan berpengaruh luas," kata pria yang juga sekretaris Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jember ini.

Revitalisasi imam tahlil ini terinspirasi gerakan yang digagas KH Abdurahman Wahid, almarhum Ketua Umum PBNU, yang menguatkan kiai kampung. "Dan kita punya sarana untuk itu, yakni program partai yang memberikan santunan bagi anggota Nasdem yang meninggal dunia," kata Eksan.

Hingga saat ini, hampir 90 orang anggota Nasdem Jember yang disantuni sejak dua tahun silam. "Gerakan ini berkelanjutan, dan tidak terkait dengan momen politik," kata Eksan.

Eksan dengan blak-blakan mengakui, bahwa program santunan juga terilhami oleh program NU. "Dulu, NU di era akhir kepemimpinan Gus Dur, juga memberikan santunan kepada warga NU yang memiliki kartu anggota saat meninggal dunia," katanya

Editor : FA

Sumber: inilah.com

Muhammad Nuh Tepis Isu Soal Bocornya Jawaban Ujian Nasioanl

Ujian Nasional (UN) tahun ini diterpa isu kebocoran soal. Namun isu tersebut ditepis Mendikbud M Nuh. Nuh dan  meragukan adanya soal UN yang bocor, baik tingkat SMA maupun SMP.

"Saya ragukan hal itu, karena ada 30 macam kombinasi soal," kata Nuh di Shangri-La Hotel Surabaya, Sabtu (27/4/2013).

Lagipula, lanjut Nuh, kunci jawaban UN yang asli masih aman, belum diserahkan untuk proses pencocokan.

"Nanti setelah scanning kelar semua, baru kunci jawaban UN diserahkan untuk proses pencocokan," pungkas dia.

Karena itu, Nuh mengimbau para siswa jauh sejak sebelum pelaksanaan UN agar lebih percaya diri dan fokus dengan kewajibannya.

"30 kombinasi soal, ada kode masing-masing. Kalau sampai beredar kunji jawaban, itu ngarang kan? Itu kenapa kami buat 30 kombinasi soal, supaya anak didik kita terfokus untuk mengerjakan soal, bukan ke yang lainnya," jelas Nuh.

Editor : FA
Sumber : Detik

Rakyat Harus Jeli Menentukan Pemimpin, Tolak Penghianat Rakyat

Jakarta - Demokrasi liberal yang dianut di Indonesia memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada warga negara dalam menentukan pilihan politik, baik itu untuk memilih dan juga dipilih. Mereka yang memilih sebagai pemilih/konstituen memiliki tanggungjawab dalam menentukan pemimpin yang akan dipilih. Sedangkan mereka yang menginginkan jadi pemimpin harus berpolitik dalam rangka menarik hati rakyat agar dipilih sebagai pemimpin. Pilihan kedua merupakan pilihan yang sulit karena menyangkut dengan tanggungjawab dan kepercayaan.

Sistem politik di Indonesia sangat didominasi oleh partai politik. Bagi mereka yang menginginkan menjadi pejabat legislatif dan eksekutif harus memiliki dukungan secara politik, dan otomatis mereka harus masuk ke dalam salah satu parpol sebagai kendaraan. Parpol merupakan alat dalam mekanisme perpolitikan di Indonesia. Tanpa melalui partai politik mereka akan sulit masuk pertarungan politik dalam rangka merebut kekuasan.

Sebagai alat dalam merebut kekuasaan, partai politik sangat memberi pengaruh besar dalam menentukan seorang calon yang akan menduduki posisi tertentu. Dengan mekanisme dan aturan sedemikian rupa partai politik memiliki arti penting dan sangat menentukan dalam memilih figur atau calon dalam memperebutkan jabatan tertentu. Maka parpol sebagai pintu utama perebutan kekuasaan memiliki legitimasi yang sangat kuat dalam menentukan calon pemimpin yang baik dan sebaliknya.

Para pekerja politik atau politisi merupakan figur yang memiliki semangat menggenggam kekuasaan. Berpolitik adalah sebuah pilihan dari keinginan berkuasa. Politisi sebagai calon pemimpin yang akan diberi mandat oleh rakyat dalam menentukan nasib rakyat kedepan sangat diharapkan mampu mengemban amanah tersebut. Harapan kepada calon pemimpin adalah kesejahteraan hingga ketenangan batin, karena sebagai penguasa mereka memiliki legitimasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan kehidupan umum dalam berbangsa dan bernegara.

Berpolitik bila mengacu kepada arti sebenarnya seperti yang disampaikan Aristoteles yakni jalan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, maka berpolitik merupakan perjuangan yang mulia. Tetapi dalam kenyataannya, masyarakat masih banyak bersifat apolitis dikarenakan ulah politisi tersebut yang tidak bisa amanah terhadap kepercayaan rakyat. Politisi dianggap sebagai sekumpulan orang yang hanya menebar janji dengan kepentingan berkuasa. Mereka akan melakukan apapun demi memegang kekuasaan.

Sikap apatis terhadap politik tersebut merupakan kerugian bagi jalannya demokrasi di negeri ini. Masyarakat seharusnya menjadi policy terhadap kekuasaan tetapi dengan sikap apolitisnya tersebut akan memberikan ruang yang lebar bagi politisi dalam melakukan kesewenang-wenangan ketika memimpin. Ditambah dengan sistem politik dan hukum yang masih di carut marut dan belum bisa menjadi benteng kejujuran.

Kekuatan politik di negeri ini sangat dominan dalam melakukan legitimasi kekuasaan. Hukum masih menjadi bulan-bulanan akibat kekuatan politik yang hampir tidak terbatas. Kesewenang-wenangan penguasa seringkali diakibatkan oleh lemahnya hukum terhadap mereka yang memiliki posisi politik yang kuat. Hal inilah yang menjadikan politisi sulit dikontrol kekuasaannya karena menganggap dirinya kuat dan sulit tersentuh hukum.

Rakyat sebagai pemilih sangat menentukan para politisi yang akan menjadi figur pemimpin baginya. Pemimpin sebagai sebuah amanah harus diberikan kepada figur yang tepat dan tidak akan berkhianat terhadap amanah rakyat dan konstitusi. Mereka harus menjadi figur yang benar-benar meperjuangkan rakyat. Semakin banyaknya politisi yang melakukan pelanggaran hukum ini harus menjadi acuan bagi rakyat dalam menentukan pemimpin masa depan. Rakyat harus sadar bahwa kemarin kita banyak melakukan kesalahan dalam memilih pemimpin maka nanti harus lebih hati-hati dalam memberikan pilihan.

Banyaknya pejabat negara yang tersangkut masalah hukum bahkan amoral ini menunjukkan bahwa banyak dari politisi kita yang hanya ingin merebut kekuasaan demi ambisi pribadinya. Korupsi yang merajalela, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya tersebut memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa politisi sangat rentan dengan pelanggaran hukum dan konstitusi. Politisi masih banyak yang memiliki mental rampok dan hanya peduli dengan misi pribadi dan mengabaikan amanah rakyat.

Masalah yang seringkali menjerat pejabat kita adalah korupsi. Ini menunjukkan mental politisi kita adalah perampok, yang menjadikan jabatan sebagai jalan untuk mengeruk keuntungan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita politik yang berfungsi sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat. Politisi semacam itu hanya akan memberikan kesengsaraan kepada rakyat dan patut mendapatkan hukuman baik pidana maupun hukum sosial.

Masyarakat harus jeli dalam melihat persoalan ini dengan adanya politisi yang hanya menjadikan rakyat sebagai komoditi politik demi kepentingan berkuasa untuk mencapai ambisi pribadinya. Politisi yang hanya tebar pesona demi mendapatkan antusiasme masyarakat tetapi tidak berjuang untuk rakyat. Politisi semacam itu adalah politisi busuk dan harus ditolak karena sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Kekayaan negara yang seharusnya untuk kepentingan rakyat pasti akan dijadikan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya.

Dengan adanya keterbukaan informasi seperti sekarang ini masyarakat harus jeli dan tidak tertipu dengan adegan-adegan politisi di banyak media. Karena selain hukum yang harus menjadi pilar utama dalam membentengi kekuasaan, masyarakat juga harus proaktif dalam mengawasi bahkan mengkritik kekuasaan. Penguasa atau politisi yang selama ini hanya menjadikan kekusaannya sebagai pemuas ambisinya harus diberi rapot merah dan ditolak tegas karena sangat merugikan rakyat.

Hukum di negeri ini masih belum bisa seperti yang kita harapkan bersama. Hukum adalah satun-satunya rumah untuk mencapai keadilan, tetapi hukum terlalu lemah ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki harta dan juga kekuasaan. Kekuasaan yang sering disalahgunakan oleh politisi kita merupakan karena hukum yang masih tebang pilih. Hukum masih hormat kepada mereka yang punya kekuasaan, dan penguasa seringkali menjadikan hukum sebagai permainan.

Antara politik dan hukum bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Seperti adagium dari Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Adagium tersebut secara sederhana namun tepat menggambarkan betapa erat kaitan antara kekuasaan dan hukum. Kekuasaan merupakan salah satu unsur dari politik, yaitu mengenai proses mendapatkannya. Sedangkan hukum merupakan suatu produk yang diidealkan sebagai konsensus (kecuali hukum dari raja, yang bukan merupakan suatu konsensus) yang dihasilkan dari proses-proses politik dan dikukuhkan dengan kekuasaan yang diperoleh juga dari proses politik.

Hubungan yang tidak dapat dipisahkan ini tidak terlepas dari hakikat bahwa hukum dan politik sama-sama merupakan sub-sistem sosial kemasyarakatan, yang merupakan sistem yang terbuka, sistem yang satu mempengaruhi sistem lainnya. Politik sebagai ajang untuk mendapatkan kekuasaan tersebut harus menjadi memiliki policy yakni hukum, agar politik tidak keluar dari relnya. Politik yang akan selalu berjalan beriringan tersebut diharapkan mampu membentengi kekuasaan dari sikap mensalahgunakan kewenangan.

Lemahnya hukum yang ada di negeri ini tidak mungkin mampu menjadi benteng tunggal dalam menjaga kekuasaan agar tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terlalu banyaknya politisi yang melanggar hukum menunjukkan politisi tidak taat dengan hukum, mereka meremehkan hukum sebagai sebuah institusi yang lemah dan bisa dipermainkan semau mereka. Persoalan ini sangat merugikan rakyat, dan sama sekali tidak akan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap masyarakat.

Dengan keadaan yang seperti itu, harapan yang paling mungkin adalah kepada rakyat itu sendiri. Dalam artian rakyat menjadi pilar utama dalam menjadi benteng keadilan dan penegakan hukum. Bila hukum konstitusi sulit diharapkan, maka hukum sosial harus menjadi garis depan dalam mengawal kebijakan-kebijakan di negeri ini.

Politisi yang tidak lagi peduli dengan kepentingan rakyat, hanya menjadikan rakyat sebagai komoditi, memiliki moral yang lemah sebagai publik figur, dan sebagainya harus dilawan dengan kekuatan sosial dan ditolak sebagai calon pemimpin bangsa ini. Masyarakat harus bisa memetakan mana dari mereka yang serius mengawal kepentingan rakyat dan mana yang telah menghianati rakyat. Tolak politisi busuk!!!

*) Farhan Effendy, S. Fil. MAP adalah Dewan Pakar Nusantara sekaligus pengurus DPP Partai Demokrat. sumber.detik

Naskah UN Sulbar Di Terbangkan Dengan Hercules

Naskah soal Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMP dan sederajat baru tadi pagi diterbangkan dari  Surabaya menuju Sulawesi Barat Mamuju,  diantar panitia pelaksana UN menggunakan pesawat Hercules milik TNI Sabtu (20/4/2013).

Soal ujian yang diperkirakan tiba malam ini dan akan langsung didistribusikan malam ini juga ke lima kabupaten di Sulawesi Barat, termasuk Polewali Mandar.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidkan Polewali Mandar, Arifuddin Toppo.terkait persiapan pelaksananan UN untuk tingkat SMP yang dijadwalkan berlangsung Senin (21/4/2013) di seluruh Sulawesi Barat.

Harapan Arifuddin bahwa pelaksanan UN untuk tingkat SMP bisa berjalan lancar dan semua logistik ujian seperti kelengkapan soal dan lembar jawaban tak lagi bermasalah seperti di ujian tingkat SMA.

Harapan dari Kepala Dinas Pendididkan itu, Agar ujian bisa berjalan serentak di seluruh kabupaten di Polewali Mandar senin mendatang, Arifuddin berharap soal ujian nasional paling lambat bisa tiba siang di Polewali Mandar.

Oleh karena itu distribusi soal, terutama ke wilayah-wilayah terpencil, bisa segera dilaksanakan, dan tidak terjadi kesalahan yang memperlambat proses pelaksanaa Ujian Nasional Di Sulawesi Barat.

Editor : fai
Sumber : Kompas.com

Saran Jokowi Soal Polemik UN

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) mengundang komentar banyak pihak. Tak hanya siswa peserta dan praktisi pendidikan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga ikut memberikan komentar dan sarannya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mempertimbangkan agar nantinya proses pencetakan naskah UN dapat diserahkan ke percetakan di daerah. Usulan itu dilontarkan dengan pertimbangan kemudahan proses distribusi dan dapat mencegah peluang terjadinya penundaan UN akibat keterlambatan cetak dan pengiriman naskah soal. Di luar itu, proses pencetakan menjadi lebih ringan karena dibagi di seluruh provinsi.

"Lebih baik kalau (pencetakan) itu didelegasikan ke daerah, jadi distribusinya lebih mudah," kata Jokowi, Jumat (19/4/2013).

Kemdikbud dapat memberikan bahan naskah (soft copy) ke tiap-tiap provinsi. Ia percaya cara seperti itu akan lebih efektif ketimbang pemusatan lokasi percetakan yang seluruhnya berada di Pulau Jawa.

"Jauh-jauh hari sudah mestinya sudah didistribusikan soft copy-nya ke daerah. Kalau ada bocor, tentu harus diberi sanksi, tapi percayalah, masa enggak percaya sama daerah. Kalau saya percaya, distribusi jadi lebih mudah," ujarnya.

Pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK/MA atau sederajat tahun ini tidak dapat dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan UN di 11 provinsi di Indonesia tengah terpaksa diundur karena naskah soal ujian terlambat dikirimkan. Sebelas provinsi itu terpaksa memulai UN pada Kamis (18/4/2013), sementara 22 provinsi lain tetap sesuai jadwal, yakni mulai Senin (15/4/2013).

Setelah UN di 11 provinsi ditunda, masalah kedua muncul. Pada UN "gelombang kedua" itu, sejumlah gangguan juga masih ditemukan, salah satunya karena buruknya distribusi naskah soal UN. Pencetakan naskah UN dilakukan oleh enam perusahaan yang seluruhnya beroperasi di Pulau Jawa, yakni Kudus, Sidoarjo, Semarang, Surabaya, Tangerang, dan dua perusahaan percetakan asal Bogor.

Secara pribadi, Jokowi tidak sepakat dengan penggunaan UN sebagai satu-satunya alat ukur kelulusan siswa. Ia setuju adanya UN apabila ujian digelar untuk memetakan kualitas pendidikan nasional.

 

Editor : faisal

Sumber : Kompas

Arif Rosyid Hasan Terpilih Jadi Ketua Umum PB HMI Periode 2013-2015

Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari Makassar Timur, drg Muhammad Arif Rosyid Hasan, terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar HMI periode 2013-2015 setelah unggul dalam pemilihan putaran kdua pada Kongres Ke-28 HMI di Gedung Olah Raga (GOR) Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (15/04/2013). Inilah kongres terlama sepanjang sejarah HMI sejak karena mulai digelar pada 16 Maret 2013.

Arif Rosyid Hasan unggul setelah meraih 238 suara mengalahkan Noer Fajriansyah yang hanya meraih 62 suara. Tujuh suara batal. Noer Fajriansyah sebelumnya Ketua Umum PB HMI periode 2010-2012 pada Kongres ke-27 HMI pada tahun 2010. Arief Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI pada periode lalu. Arif Rosyid dan Noer Fajriansyah melaju pada putaran kedua setelah unggul atas empat calon lainnya. Putaran pertama, Rosyid meraih 55 suara, Noer Fajriansyah 31 suara, Titan S 18 suara, Mulyadi 38 suara, Amal Sakti 15 suara, dan Nurendra 4 suara.

Pada kongres tahun ini,  Arief menyampaikan visi dan misinya dalam tujuh platform bertema “HMI untuk Rakyat”. “HMI untuk Rakyat adalah mengembalikan para kader HMI ke tengah-tengah masyarakat. HMI harus menjadi pemberdaya dan pembawa api perubahan di masyarakat. Ia harus bekerja untuk mendorong kekuatan sipil, peningkatan kapasitas warga di berbagai bidang, dan menjadi jembatan advokasi atas kemajuan dan hak-hak masyarakat,” kata Arief.

Arief menginginkan gerakan kerelawanan  HMI terus dijalankan dan kader harus lebih banyak turun ke masyarakat melakukan pemberdayaan dan advokasi masyarakat dengan mendorong cabang-cabang HMI sebagai garda terdepan pengabdian masyarakat. Kedua, lembaga kekaryaan sebagai pilar perkaderan, yang akan memangkas kegiatan seremonial dan lebih fokus pada upaya pengembangan kapasitas kader di seluruh Indonesia melalui penguatan Lembaga Kekaryaan dan Pengembangan Profesi.

Ketiga,mengembalikan harga diri sebagai lembaga intelektual, lantaran HMI memiliki sejarah panjang yang banyak melahirkan para intelektual dan pembaharu bangsa. Keempat, Jalan Diponegoro 16 A sebagai sentrum gerakan di Indonesia, di mana sekretariat HMI berada, harus kembali menjadi tempat terbuka bagi setiap orang untuk bebas menyatakan pendapat, sikap serta menjadi wahana berekspresi yang kondusif.

Arief lahir di Makassar, 4 September 1986. Ia seorang dokter gigi yang senang berorganisasi. Ia pernah menjadi Ketua HMI Komisariat Kedokteran Gigi (2006-2007), Pengurus Himpunan Pelajar Mahasiswa Gowa Komisariat Unhas (2004-2007), Pengurus MPKPK HMI Komisariat Kedokteran Gigi Unhas (1428-1429 H/ 2007-2008), Pengurus MPKPK HMI Komisariat Kedokteran Gigi Unhas (1429-1430 H/ 2008-2009).

Ia juga pernah menjadi Ketua Umum BEM FKG Unhas Periode 2007-2008, Sekretaris Umum HMI Cabang Makassar Timur 2009-2010 M/1430-1431 H, Sekretaris Umum Dewan Mahasiswa Profesi FKG Unhas 2009-2010, Motivator Kesehatan – IHPP Kota Makassar Thn 2010, Wakil Sekertaris Jendral FOSMA ESQ Wilayah Sul-Sel 2010-2011, Ketua Umum Forum Kajian Mahasiswa Pascasarjana Asal Sulawesi Selatan, dan yang terakhir menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2010-2012. Ini kini mahasiswa pascasarjana di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan menjadi dokter gigi yang berpraktek di Jakarta.

Editor : fai

Sumber: http://www.celebesonline.com

Tanggapan Pramono, Soal Capres dari Partai Demokrat

Jakarta {javainfonews} Konvensi calon presiden Partai Demokrat (PD) mulai dibahas. Politisi PDIP Pramono Anung memberikan tanggapan, konvensi PD bisa mengalihkan perbincangan publik dari korupsi yang banyak dilakukan kader PD.

"Saat ini ruang Publik Partai Demokrat didominasi urusan korupsi. Mungkin ada baiknya kini urusan demokrasi," ujar Wakil Ketua DPR dari PDIP ini, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Konvensi PD akan dapat menarik pandangan publik kepada proses demokrasi di partai berlambang Mercy itu. Meski bersikap apresiatif, namun Pramono memandang cara konvensi adalah pilihan PD, dan partai-partai lain tentu punya cara berlainan merekrut tokoh.

"Semua partai punya cara untuk merekrut anggotanya. Partai yang mengadakan konvensi, pasti akan dapat ruang publik cukup besar," tuturnya.

Konvensi PD turut diperbincangkan dalam pertemuan kader PD di Cipanas. Rencananya, mekanismenya akan dijalankan semi terbuka. Artinya, setiap orang yang mendaftar harus menyetujui kesepakatan di Partai Demokrat.

Editor : fai
sumber : detik

Jokowi - Ahok, 6 Bulan Kerja, Apa Yang Telah Di Capai

Jakarta - {javainfonews}Duet Jokowi dan Ahok menjabat serbagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Apa saja yang sudah dilakukan keduanya dalam rangka menjadikan DKI lebih baik lagi?

"Memang masih banyak kekuarangannya mengenai kinerja selama 6 bulan ini, tetapi semuanya sudah terprogres dengan baik," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (15/4/2013)

Ahok menilai sejumlah kepala dinas yang sudah diganti telah berjalan dengan baik. Adanya pembangunan dan perbaikan rusun menjadi layak huni juga sudah baik.

Lalu bagaimana dengan kemacetan kota Jakarta? "Soal macet, kita sudah tahu solusinya menambah bus, itu semua sudah ada. Berarti tinggal soal yang banjir," kata suami Veronica Tan ini.

"Kita sudah keruk berapa sungai, kita sudah turunkan 57 alat. Jangan gali yang dalam dulu. Minimal sungai itu mengalir. hal ini dalam rangka mengantisipasi adanya banjir di Ibu Kota.

Ahok mengakui tidak semuanya berjalan baik. Saat ini Pemprov DKI masih mengupayakan program pelayanan terpadu satu pintu dapat berjalan secepatnya.

"Kendala sekarang soal pelayanan terpadu satu pintu. Kan fiber optik kita belum terpasang sampai ke seluruh kelurahan. Mudah-mudahan Juli selesai," tuturnya.

Solusi atas permasalahan yang terjadi di Jakarta diakuinya telah ditemukan sejak awal masa jabatan mereka. Saat ini yang sedang diupayakan duet DKI Jakarta ini

"Semua sudah ada solusinya, cuma tinggal pelaksanaannya kan yang butuh waktu, dan program tersebut masih dijalankan, tuturnya.

Iran Siap Luncurkan "Google Earth Islami"

Iran telah lama menuduh Google Earth sebagai alat mata-mata pihak Barat. Bersamaan dengan pembangunan internet nasional, Pemerintah Iran sedang menyiapkan layanan pemetaan digital 3D yang diklaim selangkah lebih baik dari Google Earth.

Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi Iran Mohammad Hassan Nami pada pekan ini mengumumkan bahwa pihaknya sedang mengembangkan "Google Earth Islami" yang diberi nama resmi Basir. produk ini sudah siap diluncurkan empat bulan kedepan.

"Persiapan telah dilakukan untuk meluncurkan proyek peta 3D dunia, dan saat ini kami menciptakan pusat data yang tepat, yang bisa memproses volume informasi," kata Nami sepert dikutip dari kantor berita Mehr, Selasa (9/4/2013).

Nami memberi informasi tentang apa yang dimaksud dengan peta 3D Islami. "Kami sedang mengembangkan layanan ini dengan pandangan Islam yang kita miliki di Iran. Nilai-nilai kita di Iran adalah nilai-nilai Tuhan dan ini akan menjadi pembeda antara Basir dan Google Earth," ungkapnya.

Pemerintah berharap, Basir akan menjadi portal nasional yang memberi pelayanan pada skala global. Ia pun mengklaim Basir akan aman digunakan secara global.

"Di permukaan, Google Earth menyediakan layanan kepada pengguna. Namun pada kenyataannya, keamanan dan organisasi intelijen berada di belakang semua itu untuk mendapatkan informasi dari negara lain," ujar Nami.

Pejabat Iran lainnya mendukung pernyataan Nami. Kepala Kepolisian Iran Esmail Ahmadi Moghaddam pernah menyatakan bahwa mesin pencari Google adalah alat mata-mata. Dengan bantuan yang diduga berasal dari China, Iran memblokir akses ke banyak hasil pencarian di Google.

Sejak tahun 2012, Iran sudah menunjukkan ingin menarik diri dari internet global. Pemerintah membuat layanan e-mail sendiri, memblokir jejaring sosial internet, dan banyak aksi lain untuk memperkuat internet nasional.

Sumber : Kompas.com
Editor : faisal

Tipologi kepemimpinan di Indonesia (jelang pemilu 2014)

Membahas tentang kepemimpinan di era sekarang ini adalah hal yang sangat menarik, terutama di Indonesia. Sebab, saat ini jelas di Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita lihat dan ketahui sendiri, bahwasannya presiden Indonesia saat ini tidak mampu menunjukkan jiwa kepemimpinannya terhadap rakyat. Banyak yang mengatakan bahwa presiden kita hanya banyak berwacana, lebih mementingkan citra, dan tidak pro terhadap rakyat.

Tidak bisa kita pungkiri, bahwasannya rakyat Indonesia sangat merindukan pemimpin yang memang siap memasang badan untuk kemajuan bangsa. Seperti Bung Karno, yang memang kita ketahui beliau sangat disegani baik di luar maupun di dalam negeri. Memiliki kecerdasan untuk memberikan gagasan-gagasannya untuk kemajuan bangsa, juga mengaplikasikannya secara nyata. Begitu pula dengan pak Harto, walaupun di akhir kariernya beliau sebagai presiden amat sangat tragis, akibat sistem pemerintahannya yang terlalu diktator dan penuh dengan praktek KKN, sejatinya saat kepemimpinan beliau banyak kebijakan-kebijakan yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat.

Sebenarnya, tidak banyak gunanya membincangkan kriteria dan syarat-syarat pemimpin. Para filsuf dan penulis Muslim sejak Abu Hasan Al-Mawardi pada abad ke-20 telah membicarakan syarat-syarat ideal bagi seorang pemimpin politik. Kriteria dan syarat-syarat pemimpin adalah tema klasik dalam filsafat politik.

Berbeda dengan para ilmuwan politik modern yang lebih suka membahas tentang tipologi atau tipe-tipe kepemimpinan dibandingkan membahas soal syarat-syarat seorang pemimpin. Contohnya Herbert feith, sarjana politik asal Australia ini, meneliti tentang politik Indonesia dan menemukan dua tipe kepemimpinan politik yaitu, apa yang dia sebut dengan tipe “pengelola” (administrator) dan tipe “pemersatu” (solidarity maker).

Menurut Feith dalam bukunya yang berjudul “The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia” (1962), pemimpin tipe pengelola adalah mereka yang memiliki kemampuan teknis dalam mengatur negara. Tipe ini dijelaskannya, umumnya diwakili oleh tokoh-tokoh terdidik yang menguasai suatu bidang tertentu. Sementara pemimpin dengan tipe pemersatu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mendekati massa, mempengaruhi mereka, serta mendapatkan dan dukungan dari mereka.

Feith menganggap pemimpin seperti Muhammad Hatta sebagai tipe pengelola, sementara pemimpin seperti Soekarno sebagai pemimpin bertipe pemersatu. Feith juga menjelaskan bahwa dua tipe kepemimpinan ini jarang bercampur pada diri satu orang. Pemimpin pemersatu biasanya cakap dalam mengumpulkan pendukung, namun ketika sang pemimpin memimpin sistem pemerintahan, dia gagal dan kerap mengecewakan. Sebaliknya, pemimpin bertipe pengelola, dia cakap dalam mengelola sistem pemerintahan, tapi kurang mendapatkan dukungan dari rakyat. Hal ini terjadi karena sang pemimpin kurang menguasai retorika atau kurang memiliki kecakapan yang cukup untuk mendekati massa. Namun, memang disayangkan bahwasannya sangat jarang ada pemimpin yang memiliki kecakapan dua hal itu sekaligus dalam tubuh satu orang.

Selain Herbert Feith, ada satu ilmuwan lagi yang membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan politik di Indonesia. Dialah William Liddle. Ilmuwan politik asal Ohio State University ini memperkenalkan dua tipe kepemimpinan Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Yaitu tipe “Transformasional” (transforming leader) dan tipe “transaksional” (transactional). Dalam makalahnya, “Marx atau Machiavelli” (2001), Liddle menjelaskan, yang dimaksud dengan tipe transformasional adalah pemimpin yang mampu membentuk ulang situasi politik Indonesia dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Sementara tipe transaksional adalah model kepemimpinan yang mempergunakan kekuasaannya untuk ditukar (barter) dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Menurut Liddle, bung Karno adalah jenis pemimpin transformasional karena telah mengubah Indonesia dari fase penjajahan ke fase lainnya yaitu fase kemerdekaan. Namun, Liddle membatasi bahwa karakter transformasional bung Karno hanya terjadi sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1949. Setelah itu, bung Karno tidak lagi memiliki visi transformatif. Seperti yang saya tulis di awal, bahwasannya pak Harto dalam tingkatan tertentu juga memiliki karakter transformasional, dimana beliau berusaha mengubah kondisi Indonesia lewat proyek pembangunan dan modernisasi di Indonesia.

Sementara itu, untuk pemimpin berkarakter transaksional di Indonesia nampaknya amat banyak contohnya. Sebut saja Gus Dur, SBY, dan lainnya. Menurut Liddle, tokoh-tokoh ini adalah tokoh berkarakter transaksional yang mempertukarkan kekuasaannya dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Seperti yang kita ketahui, GusDur adalah ulama NU dan pemimpin partai, sedangkan SBY adalah anggota TNI dan juga pemimpin partai serta pernah menjadi pembantu presiden (menteri).

Lewat tipologi-tipologi yang dikatakan oleh Herbert Feith dan William Liddle, kita bisa menganalisa tentang karakter kepemimpinan dengan hanya melihat dari pemahaman praktis. Memang di era seperti sekarang ini, politik pencitraan untuk dapat memperoleh elekstabilitas seorang pemimpin tidak terlalu berpengaruh dan sangat merugikan negara. Mengapa demikian? Karena yang dibutuhkan seorang pemimpin adalah kemampuan untuk melakukan pembangunan yang akan dapat mensejahterakan rakyat dan menjadi contoh yang baik di masyarakat. Apabila seorang pemimpin hanya mementingkan politik pencitraan tanpa ada bukti nyata akan pembangunan pada masa kepemimpinannya, rakyat yang cerdas pastilah paham apa maksud dari orang ini untuk maju menjadi seorang pemimpin.

Saat ini mungkin Indonesia sedikit dihiburkan dengan munculnya pemimpin yang bisa dibilang kompeten dan dapat bersinergi dengan setiap wilayah yang dipimpinnya. Yaitu Joko Widodo. Pengusaha mebel dari kota Solo Yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini, bisa dikatakan memang memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Selain memiliki gagasan yang sederhana dan lebih banyak bertindak dibanding mementingkan citra, beliau adalah pemimpin yang dicintai rakyat karena tindakan nyatanya untuk membangun kesejahteraan dan memiliki pembawaan diri yang sederhana. Bisa dikatakan bahwa fakta di lapangan adalah bukti akan kepemimpinannya.

Bila kembali membahas tentang karakter kepemimpinan di Indonesia menurut Herbert Feith, mungkin saya bisa memasukan seorang Joko Widodo ini termasuk dalam dua karakter kepemimpinan yang dimaksud oleh Feith, yaitu tipe pengelola dan tipe pemersatu. Karena Jokowi telah membuktikan beliau dapat memimpin sebuah sistem pemerintahan yang baik saat menjadi walikota Solo dan melakukan gebrakan di birokrat pemprov DKI Jakarta di awal kepemimpinannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan untuk tipe pemersatu, Jokowi telah terbukti dapat menjadi rekan yang baik di masyarakat dengan terus melakukan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Selain itu, attitude Jokowi yang Low Profile, telah memikat banyak rakyat untuk mendukungnya. Pada kasus ini, kita bisa contohkan ketika Pilkada DKI Jakarta 2012 Jokowi bisa mengalahkan Fauzi Bowo yang notabenne adalah calon Incumben, memiliki basis pendukung yang banyak di DKI, mendapatkan dukungan dari banyak partai, serta warga asli Jakarta. Namun, bila kepemimpinan Jokowi tidak konsisten dari Ikrar awalnya, mungkin saja citranya sebagai pemimpin akan jatuh dan tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi dari rakyat. dan yang paling penting, tipe-tipe kepemimpinan yang telah kita bahas yang menobatkan Jokowi sebagai contoh nyata sebagai pemimpin yang baik, pasti akan terhapuskan.

Dari contoh diatas kita bisa menilai bahwa konkret dalam melakukan kebijakan adalah hal yang penting dalam elekstabilitas seorang pemimpin. Karena bila kita telah melakukan suatu urusan dan itu bisa diselesaikan dengan baik, maka kepercayaan orang terhadap diri kita akan meningkat. Namun, sekali saja kita tidak dapat menjalankan amanah dengan baik, jangan harap akan ada feedback yang baik dari rakyat kecuali dengan cara-cara picik dan diktator.

Itulah pembahasan singkat tentang tipologi kepemimpinan di Indonesia. Sebagai warga negara yang mencintai tanah airnya, sudah sepantasnya kita sangat mengharapkan akan hadirnya sosok-sosok pemimpin yang siap berada di garis paling depan dan memiliki mental revolusioner untuk membawa negeri ini kearah yang lebih baik.

MERDEKA!!!!!!

Ditulis Oleh: Muhammad Ahsan (Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ka.Bid PTKK HMI Komisariat Cireundeu, SekJen HIMAPOL FISIP UMJ)

Penulis Indonesia ‘Go International’ Sejak Jaman Sebelum Kemerdekaan

Beberapa waktu yang lalu ada tulisan-tulisan yang menarik, khususnya yang terkait dengan penulis Indonesia yang ‘go international’. Ada diskusi yang cukup intens melalui tulisan tentang status dan definisi ‘international best seller’ dan ‘penulis international’ itu sendiri. Kabarnya bahkan ada yang sampai memperkarakan sebuah tulisan dan penulisnya. Saya sendiri kurang mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Secara kebetulan ketika membereskan buku-buku, sebab lemarinya rontok karena sudah usang, kami menemukan sebuah buku berbahasa Belanda yang ditulis oleh seorang penulis wanita Indonesia. Buku ini sudah usang dan halaman-halamannya rentan dan mudah hancur. Menilik dari desain dan keadaan sampulnya, buku ini pasti sudah sangat tua. Dengan sangat berhati-hati saya membuka lembar-lembar pertamanya untuk memastikan tahun terbitnya. Sesudah membuka beberapa lembar, saya tidak menemukan tahun terbitnya. Saya berhenti membuka-buka buku tersebut karena takut akan memperparah keadaan buku yang memang sudah sangat tua.

Lalu kami menemukan edisi lain dengan judul yag sama. Berdasarkan edisi cetak ulang ini, saya menemukan bahwa buku ini pertama kali dicetak pada tahun 1940. WOW, sebuah fakta yang menarik bagi saya pribadi karena sejak jaman Indonesia belum merdeka sudah ada seorang penulis yang diakui secara internasional.

Buku yang saya diskusikan ini berjudul: ‘Buiten het Gareel’ Yang ditulis oleh Suwarsih Djojopuspito. Buku ini di terbitkan di Utrech, Negeri Belanda dan telah mengalami beberapa kali cetak ulang. Menurut keterangan dalam halaman copyright buku ini pertama kali terbit pada tahun 1940 kemudian cetakan kedua dibuat pada tahun 1946, cetakan ketiga tahun 1986. Berdasarkan cetak ulangnya, saya menduga bahwa buku ini cukup diminati pembaca di Belanda. Buku ini didedikasikan untuk tiga orang anaknya: Tini, Nike, dan Immy, seperti yang tertulis pada bagian depan buku.

Buku yang aslinya ditulis dalam bahasa Belanda ini kemudian diterjemahkan sendiri oleh penulisnya ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: ‘Manusia Bebas’ yang diterbitkan oleh Penerbit Djambatan pada tahun 1975. Buku ini pernah diresensi di Kompasiana. Resensinya bisa dibaca di sini.

Pada bagian pengantarnya E. Du Perron memperbandingkan Suwarsih dengan R.A. Kartini. Dia menekankan bahwa Suwarsih adalah bukti sebuah gigihan dalam pendidikan karena dia bisa sejajar dengan bangsa Eropa dalam hal menulis meskipun dia bukan dari golongan ningrat seperti Kartini. Catatan pengantar yang dibuat oleh E. Du Perron ini sendiri menurut saya sangat menarik karena ditulis pada tahun 1940, Indonesia belum merdeka, sehingga sudut pandangnyapun berasal-dari asumsi-asumsi tertentu.

Catatan pengantar yang dibuat oleh Toeti Heraty-pun tak kalah menarik. Catatan ini dibuat pada penerbitan ulang Penerbit Djambatan pada tahun 2000. Konteksnya adalah Indonesia sudah merdeka dan susah melewati masa Orde Lama dan Orde Baru dan menurut Toeti Heraty novel ini masih relevan dengan keadaan Indonesia pada tahun 2000.

Bahkan, kalau boleh saya menambahkah catatan untuk novel ini, novel ini menjadi lebih relevan pada tahun 2013 ini. Novel ini tentang perjalanan hidup dua orang muda pada masa ambang sebuah kemerdekaan, godaannya terbesarnya adalah pertentangan antara realitas dan idealisme. Memilih bekerjasama dengan penjajah dan menjadi sejahtera secara ekonomi atau memilih menjaga idealism dan menjadi miskin secara materi. Dua orang muda dari organisasi pergerakan yang memilih tetap menjaga nyala idealisme. Mengapa lebih relevan? Simak saja berita di Koran-koran hari-hari ini. Tak jarang orang-orang yang terjerat kasus korupsi dan menjadi tersangka adalah bekas tokoh-tokoh organisasi mahasiswa yang penuh idealisme. Namun sayang, mereka telah menggadaikan idealisme mereka, dan menjadi penjajah bagi rakyatnya sendiri.

Suwarsih Djojopuspita adalah salah satu penulis wanita Indonesia yang karyanya mendunia, setidaknya diakui di negeri Belanda. Karyanya memang tidak banyak. Salah satunya pernah dimuat dalam antologi penulis-penulis wanita yang diterbitkan oleh Gramedia. Menurut situs Wikipedia Suwarsih telah menerbitkan 9 karya dan karya-karyanya diulas kebanyakan oleh penulis di negeri Belanda.

Penemuan buku tua ini memperluas pemahaman saya tentang sejarah kepenulisan dan kesusasteraan Indonesia. Pemahaman saya menjadi lebih integral. Semoga pembaca juga merasakan hal yang sama.

Mungkin masih ada banyak lagi buku-buku tua yang terkubur diantara tumpukan buku-buku lain yang akan semakin memperkaya wawasan kita tentang penulis Indonesia yang telah diakui dunia.

Penulis : kompasiana

Reflections Night

Time passed so fast ..

during the day has changed the night ...

as if unnoticed, the time travel kept whispering in each breath ..

do not ever play around ..

because death will surely pick up ...

Sahdunya silent amid beautiful bamboo flute ..

bringing dreams somewhere ...

Should kuberlari in any restless ..

or hiding behind a grove of ...

oh .. no ...

everything must be lived with all my heart .. '

bang-bang though emotions always accompany ...

Oh ... God ...

toward us ..

we embrace the longing night ..

I realized this trip was a test and trustful ...

that must be endured his best ...

berteduhlah, when fatigue came over his body ...

do not let the sky be sad, and leaves moaning ..

I was always torn restless young man ..

knows what makes it so ...

even when his silence, daydreaming alone, with no one came ...

I was the young man who was always filled with questions ...

and continue to search for answers, even though the answer was always hiding behind the mystery ..

I look at the ceiling fell silent silent ...

As if it whispered that the man was in love with a mere hoax ..

Really ...?

or I have trouble error ..!

Maybe he is .. "

Or maybe not ..

Tired ...

kurebahkan body ..

while saying ..

Alhamdulillah ... breath is moving ..

Islam and Nationalism

Definition of Nationalism 

National word nationalism, derived from the word "nation" or nation, the collection of people who are bound by a common culture, territory, and history. Another term that has the same meaning, is a tribe. Only, the word "tribe" is often used to represent the nation with a smaller size. A nation or a nation, can be composed of several smaller nations (tribes). Example: 

Indonesia, previously derived from several independent kingdoms, such as Kutai, Mataram, Pasai Ocean, Ternate / Tidore, and so on, each with its own culture, territory, history, government and even different. Or, Arabs comprise diverse ethnic groups, such as the Quraysh, Aus, Kharaj, Hawazin, and sebagainya.Jadi, nationalism has two meanings.First, the notion that ties a bunch of people (it could be a bunch of tribes) who have similar interests and live in a particular region or understand (teaching) for the love of the nation and the state itself.

Therefore, although both are part of the Arabs, but because living in different boundaries, the Arabs could have a distinct nationalism (eg nationalism Saudi Arabia, Palestine nas, nas Syria, and so on).Among the effects of nationalism on the Jews is their belief that there will be no prophet except tiadak of the Children of Israel, in addition, they also believe that they are God's elect and to be elected to lead the world, in the Talmud it says "non-Jewish ethnic groups (gayim) is sinners, so God allowed the Jews to take, seize, oppress, menzalimi, kill and colonize ethnic or non-Jews in order to restore their privileges were taken away. "Therefore, among the Jews because of kufr to the minutes Prophet Muhammad was that Muhammad was Ummi (can not read and write). But instead of Allah makes all-yan Umm Muhammad as a virtue.

 "He was the one who sent to an illiterate people a messenger among them, who read his verses to them, purify them and teach them the Book and Wisdom (Sunnah). Indeed, their previous and really in manifest error ". (Surat Al-Ahad: 2).And in the next verse God explains that the Jews are not going to get primacy over.

One Nation, One Ideology

live in the land of the plural with an ideology, that ideology Pancasila, which has been inculcated early in life, then continued in primary education, the teachers were taught, and indirectly influence instilled in each

Every country in the world has made the state a foundation in organizing the state government. Like Indonesia, Pancasila serve as the ideological foundation of the state or states to regulate state administration. This is in accordance with the sound of the opening UUat Pand 1945 Alenia to-4, which reads:

"So Indonesia's national independence drafted in a constitution of Indonesia in the form of a state organization

Thus the position of Pancasila as the state constitutional legally enshrined in the preamble of the 1945 Constitution, which is the goal - ideals of law and the rule of law that controls the basic law of the state of Indonesia and stated in the article - and the 1945 Constitution stipulated in the legislation.
Besides juridical constitutional, juridical also Pancasila nationality grammatical meaning of Pancasila as the state, is essentially the source of all sources of law. This means that all legislation must materially based and rooted in Pancasila. If there are regulations (including 1945) as opposed to the values ​​- noble values ​​of Pancasila, it is fitting these rules repealed.

Sila belief in one God

Sila Belief in God Almighty, Indonesia expressed the belief and faith in God Almighty and therefore Indonesia faithful and pious man to Almighty God according to the religion and beliefs of each on the basis of a just and civilized humanity.

Sila just and civilized humanity

Sila just and civilized humanity have been recognized and treated in accordance with the status and dignity as creatures of God Almighty, the same degree, the same rights and obligations azasinya, without distinction of race, ancestry, religion, and keparcayaan, sex , social status, skin color and so on. Therefore developed a mutual, loving human beings, attitudes of tolerance and attitude towards others.
Just and civilized humanity means upholding human values, conduct humanitarian activities and courageous defense of truth and justice. Human beings are equal, then the Indonesian people to feel themselves a part of the whole human race, because it developed respect for respect and cooperate with other nations.

Sila Association of Indonesia

Sila unity of Indonesia, Indonesia put a man on the unity, unity, and the interests and safety of the Nation above personal and group interests.
Putting the interests of the state and the nation above personal interests, the Indonesian people are able and willing to sacrifice for the sake of the State and the Nation, if necessary. The attitude of self-sacrifice for the benefit of the state and nation, it is developing a sense of nationhood and the earthy Indonesian water, in order to maintain a world order based on freedom lasting peace and social justice. Unity developed basic bag of national unity, with the association to promote unity and integrity of the Indonesian nation.

Sila Democracy Wisdom Led by the Consultative and Representatives.

Sila Democracy Led by Wisdom in Permusyarawaratan / Representative, Indonesia humans as citizens and residents of Indonesia has position, rights, and obligations. In using the rights he was aware of the need to always pay attention and give priority to the interests of the state and public interests.
Because it has the position, rights, and obligations, then basically there is a desire not to be imposed on the other party. Sebalum taken decisions concerning mutual interests held prior deliberation. Iusakan decisions unanimously. Musyarwarah to reach this consensus, overcome by the spirit kekluargaan, which are characteristic of the Indonesian nation.
Indonesian human respect and uphold any decision outcome musywarah, because all the parties concerned should accept it and melaksankannya well and responsibilities.
Here bersamalah interests that take precedence over the interests of individuals and groups. Development in consultation done with common sense and in accordance with the noble conscience.
Decisions taken must be morally accountable to God Almighty. Upholding human dignity and values ​​of truth and justice, promoting unity and unity, for the sake of the common good.

Sila social justice for all Indonesian people

Sila Social Justice For All Rakyat Indonesia, the Indonesian people aware of their rights and the same obligations to create justice kehidupoan soial in Indonesian society. In this framework was developed that reflects the attitude of noble deeds and the family atmosphere and mutual cooperation. For that developed in fairness to others, maintain a balance between rights and obligations, and respect the rights of others.

Sources: http://id.shvoong.com/social-sciences/education

By: Faisol

Agama dan Toleransi Keberagamaan

System kepercayaan dan bentuk dari pemahaman kepercayaan itu, tentu termanifestaskan dalam bentuk tindakan sehari-hari, mengingat agama menjadi penyejuk, penenang dalam membina, mengarahkan dan menjadi ummat yang penuh dengan cinta kasih. Semua agama dan unsure-unsurnya, akan selalu mengajarkan hidup damai, rasa toleransi kepada ummatnya, sehingga agama menjadi pedoman dan aturan yang mengikat bagi pemeluk-pemeluknya.

Akhir-akhir ini tragedy memilukan pecah kembali didaerah sampang-madura, jawa timur, tepat pada hari minggu 26 agustus 2012, yang menelan dua korban tewas, dan 5 orang terluka. Bentrok yang dilatarbelakangi unsure pemahaman keagamaan antar kelompok Syiah dan Ahlussunnah Wal Jama’ah kembali terkuak pada ranah publik, banyak para pihak yang menyayangkan insiden tersebut, mengingat bangsa ini, sudah acapkali diklaim sebagai bangsa yang intoleransi dengan mengatasnamakan agama. Kembalinya tragedy berdarah tersebut menjadi sorotan public yang cukup tajam, karena unsure keagamaan dan keberagaman menjadi factor yang cukup sensistif, sementara pada sisi yang lain, bahwa factor keagamaan teramatlah kuat mempengaruhi terhadap pemahaman dan keyakinan dari masing-masing kelompok.

Berangkat dari anak didik dari kelompok Syiah yang hendak diberangkatkan untuk menuntut ilmu ke jawa tengah dan daerah bangil, ditengah perjalanan kelompok syiah dihadang oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan kelompok sunni atau ahlussunnah wal jama’ah, kemudian kelompok Syiah diarak sampai kekampung halamannya oleh kelompok sunni, disitulah kemudian terjadi pergolakan antara dua kelompok mayoritas dan kelompok minoritas.

Menurut Guru Besar Unversitas Muhammadiyah Malang, Syamsul Arifin, Bahwa dalam setiap konflik yang melibatkan dua kelompok agama dan paham keagamaan, variabel agama selalu hadir didalamnya. Variabel itu adalah dialektika antara agama sebagai doktrin dan agama sebagai konstruksi, yakni agama sebagaimana dipahami oleh para pemeluknya. Sementara itu antara doktrin dan pemahaman terhadap doktrin adalah dua hal yang sulit untuk dipisahakan satu sama lain. Kendati agama bersumber dari realitas absolute yang tunggal (Tuhan), toh dalam realitas sejarah dan social, agama telah hadir dalam beragam bentuk seperti yang terlihat dalam banyaknya (nama) agama dan paham keagamaan. (Jawa Pos, Rabu, 29 agustus 2012, Hal. 04). Doktrin agama dan doktrin tentang pemahaman keagamaan inilah yang kemudian suatu kelompok memiliki pandangan dan keyakinan berbeda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dua kelompok yang berbeda satu sama lain, pada hakekatnya memiliki argumentasi yang kuat dalam menjalankan aktivitas keber”agama”an dan paham keagamaannya, sehingga disitulah kemudian adanya Truts claim, kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dalih pembenaran yang dilontarkan oleh kelompok yang satu dengan kelompok lain, tentu memiliki alasan kuat dalam perbedaannya, sehingga hal itu mengandung dua sisi yang controversial.

TOLERANSI PEMAHAMAN KEAGAMAAN

Agama secara universal dipahami sebagai bentuk kepercayaan yang diyakini datang dari Tuhan dan bersifat absolute, sehingga termanifestasikan dalam doktrin pemahaman pemeluknya dan terintegralisasi dalam aktvitas sehari-hari. Dampak dari semua itu adalah saling pembenaran pada setiap kelompok dengan masing-masing pemahaman yang beragam. Secara esensial agama khususnya Islam, tetap yang menjadi pedoman adalah al-qur’an dan al-hadis. Dua pusaka tersebut secara menyeluruh menjadi pedoman dalam menjalankan peraturan yang terkandung didalamnya, sementara itu perbedaanya adalah terletak pada penafsiran dan pemahaman dari masing-masing kelompok yang berseteru, sehingga anggapan yang muncul baik dari kelompok mayoritas dan kelompok minoritas adalah claim kebenaran yang masing-masing ditonjolkan, karena hal itu menjadi sebuah keyakinan yang sangat sensitive keberadaannya.

Sunny dan Syiah adalah dua kelompok yang bisa hidup berdampingan pada hakekatnya, cuman ketika perbedaan antar perseorangan yang kemudian dibombardir dengan mengatasnamakan isu agama, inilah yang kemudian tidak dibenarkan oleh kelompok manapun, sehingga sangat naïf, perbedaan pribadi yang disangkutpautkan atas nama agama, yang berdampak pada sisi humanisnya.
Sejumlah tokoh sangat menyayangkan tragedy yang hanya dipicu oleh dua bersaudara, yaitu Tajul Muluk yang berpaham Syiah, dan Rois yang berpaham Sunni. Berangkat dari konflik pribadi itulah yang kemudian diatasnamakan kelompok, sehingga terjadilah bentrok untuk kesekian kalinya.
Pentingnya toleransi dan pemahaman keagamaan antar dua kelompok yang bersitegang, menjadi keharusan untuk menjaga harmonisasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama, sehingga akan tercipta suatu kerukunan antar perbedaan yang akan menuai keindahan dalam keberagaman. “Tragedy yang terjadi di Sampang Madura, diminta kepada jajaran penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung, untuk benar-benar menegakkan hukum secara tegas dan adil. Kalau tidak tegas dan adil, itu memancing hal serupa dimasa yang akan datang”. papar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Kompas, Selasa, 28 Agustus 2012). Oleh karenanya semua unsure dalam proses penegakan hukum harus benar-benar dituntaskan, dan pelaku terhadap mencuatnya tragedy tersebut harus diadili dan dihukum sesuai dengan perbuatan provokatifnya dalam mengarahkan massa, sehingga terjadi bentrok berdarah. Hal yang demikian perlku untuk diantisipasi sejak dini, sehingga kedepan tragedy yang serupa tidak terjadi lagi dibelahan nusanatara ini.

Untuk mengantisipasi hal serupa terulang kembali, Pertama meningkatkan rasa toleransi antar dua kelompok yang bersitegang, Kedua meningkatkan pemahaman pada masing-masing kelompok, bahwa agama bukanlah untuk melakukan anarkisme, seperti yang terjadai pada waktu kemarin. Ketiga agama atau system kepercayaan yang bersumber dari Tuhan yang maha kuasa, bukanlah barang jualan yang kemudian dijadikan alat untuk mencapai ambisi politik mupun kekuasaan, namun agama adalah seperangkat keyakinan untuk penyejuk jiwa, dan menenangkan batiniah seseorang. Kelima semua pihak yang terkait maupun yang bertanggung jawab atas tragedy tersebut, untuk menyegerakan berupaya dalam proses penyadaran pada semua unsure yang bersitegang, bahwa agama bukanlah barang mainan, yang seenaknya dijadikan bahan isu maupun fitnah bagi kepentingan-kepentingan satu, maupun segelintir orang. Faisol