JavaNews: Politik | Your Blog Description

Showing posts with label Politik. Show all posts

Ketua DPD Nasdem Jember, Terilhami Gus Dur, Soal Revitalisasi Imam Tahlil

Politisi asal Jember Moch Eksan, yang akrab dipanggil Gus Eksan, selaku ketua DPD Partai NasDem, memiliki strategi dan intrik tersendiri, dalam rangka mengkampanyekan partai NasDem ditengah-tengah masyarakat, sebagai salah satu denyut perubahan ditataran masyarakat grasroot.

"Kami memulainya dari desa, dengan merevitalisasi imam tahlil," kata Ketua DPD Nasdem Jember, Moch. Eksan, Rabu (1/5/2013).

Tokoh agama yang biasa memimpin pembacaan dan doa tahlil setiap kali ada warga yang meninggal dunia. "Posisi mereka sebetulnya simbol moral dan spiritual di lingkungan kecil di kampung," kata Eksan.

Mereka perlu dikuatkan di tengah gelombang pengaruh paham Islam transnasional yang meminggirkan tradisi keislaman lokal. Ini sekaligus mengisi ruang yang diakibatkan krisis keteladanan tokoh.

"Saat ini hampir tidak ada referensi figur. Orang hampir tidak percaya terhadap tokoh nasional, regional, dan lokal. Mereka dianggap mulai berkurang kadar keikhlasan dalam hal pelayanan terhadap umat," kata Eksan.

"Ini berbeda dengan imam tahlil. Mereka sepi ing pamrih, rame ing gawe. Hidupnya sederhana dan membaur dengan masyarakat. Api kekuatan umat ada di mereka, bukan di figur-figur yang dikenal publik sebagai tokoh besar dan berpengaruh luas," kata pria yang juga sekretaris Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jember ini.

Revitalisasi imam tahlil ini terinspirasi gerakan yang digagas KH Abdurahman Wahid, almarhum Ketua Umum PBNU, yang menguatkan kiai kampung. "Dan kita punya sarana untuk itu, yakni program partai yang memberikan santunan bagi anggota Nasdem yang meninggal dunia," kata Eksan.

Hingga saat ini, hampir 90 orang anggota Nasdem Jember yang disantuni sejak dua tahun silam. "Gerakan ini berkelanjutan, dan tidak terkait dengan momen politik," kata Eksan.

Eksan dengan blak-blakan mengakui, bahwa program santunan juga terilhami oleh program NU. "Dulu, NU di era akhir kepemimpinan Gus Dur, juga memberikan santunan kepada warga NU yang memiliki kartu anggota saat meninggal dunia," katanya

Editor : FA

Sumber: inilah.com

Partai Politik Yang Tanpa Bacaleg Artis

Peserta Pemilu 2014, yang terdiri dari 12 parpol, hanya tiga partai politik yang tidak mengusung artis sebagai bakal caleg. Dari data yang dirilis Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi), ketiga partai politik tersebut yaitu PKS, PKPI, dan PBB. Sementara, partai yang paling banyak mengusung artis atau public figure lainnya yaitu PAN dan Gerindra masing-masing sembilan orang. Disusul PKB (7 orang), Nasdem (6 orang), Partai Demokrat dan PDI Perjuangan masing-masing 5 orang, PPP (4 orang), serta Golkar dan Hanura masing-masing 3 orang.

Koordinator Formappi Sebastian Salang mengatakan, banyak partai politik yang sengaja menggaet artis hanya dijadikan sebagai alat untuk menjaring vote getter semata. Mereka memanfaatkan popularitas artis untuk menarik masa yang ada. "Partai pragmatis untuk mendulang suara yang besar. Artis-artis yang populer dipakai untuk menghasilkan suara yang besar dan kursi di DPR," kata Sebastian Salang, Minggu (28/4/2013).

Namun sayangnya, para artis yang didaulat sebagai calon wakil rakyat tersebut tidak dibekali dengan pendidikan politik yang memadai. "Mayoritas artis direkrut tanpa melalui pembinaan parpol, meski ada beberapa yang sudah membina diri sejak lama di parpol," ujarnya.

Dengan minimnya kualifikasi yang dimiliki oleh para artis tersebut, tentu saja akan sulit mengharapkan keberadaan public figure itu untuk bekerja secara optimal memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Ujung-ujungnya, mereka (partai) bingung saat nantinya mereka (artis) terpilih," sambungnya.
Berikut daftar artis yang diusung partai politik berdasarkan rilis Formappi:

Partai Amanat Nasional:

1. Primus Yustisio
2. Eko Hendro Purnomo
3. Diky Dharmawan
4. Ikang Fauzi
5. Marissa Haque
6. Desi Ratnasari
7. Hengki Kurniawan
8. Jeremy Thomas
9. Anang Hermansyah

Partai Gerindra:

1. Jamal Mirdad
2. Rachel Maryam
3. Irwansyah
4. Bella Saphira
5. Rahayu Saraswati
6. Riefian "Seventeen"
7. Moreno Soerapto
8. Bondan Winarno
9. Biem Benyamin

Partai Kebangkitan Bangsa:

1. Arzetti
2. Ridho Rhoma
3. Krisna Mukti
4. Said "Bajaj Bajuri"
5. Mandhala Shoji
6. Theodira Meilani Setyowati
7. Iyeth Bustami

Partai Nasdem:

1. Doni Damara
2. Jane Shalimar
3. Mel Sandy
4. Melly Manuhutu
5. Ricky Subagja
6. Sarwana

Partai Demokrat:

1. Yenny Rahman
2. Anwar Fuady
3. Dede Yusuf
4. Vena Melinda
5. Inggrid Kansil

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

1. Yesy Gusman
2. Edo Kondologit
3. Nico Siahaan
4. Sonny Tulung
5. Rieke Diah Pitaloka

Partai Persatuan Pembangunan:

1. Angel Lelga
2. Mat Solar
3. Emilia Contesa
4. Okky Asokawati

Partai Golkar:

1. Tantowi Yahya
2. Nurul Arifin
3. Charles Bonar Sirait

Partai Hanura:

1. David Chalik
2. Gusti Randa
3. Andre Hehanusa

Editor : fa
Sumber : kompas.com

Raffi Ahmad Jadi "Kelinci Percobaan" Hukum Indonesia

Siapa yang tidak mengenal sosok Raffi akhmad, yang mukanya sering tampil diberbagai acara ditelevisi, mulai jadi presenter sampai menjadi bintang sinetron.

Kini Raffi menunggu putusan sidang hakim yang tak kunjung tiba, setelah kurang lebih tiga bulan mendekam di Badan Narkotika Nasional (BNN). Raffi yang masih muda itu justru terkesan menjadi bulan-bulanan antar para pakar hukum atas kejadian pemakaian barang haram yang masih belum jelas status hukumnya itu, meskipun barang tersebut sudah disamakan dengan ganja atau sabu-sabu.

Raffi Ahmad sebagai selebritis yang sudah dikenal dialayar lebar itu, dengan sosok tegap dan suara khas itu, mengundang sejumlah protes dari berbagai kalangan, mengingat Raffi dijadikan "kelinci percobaan" mengenai kasus yang sedang dialaminya.

Ada dua hal yang perlu diketahui bersama mengenai kasus hukum beserta alirannya secara umum. pertama hukum yang bersifat normatif ini sesuai dengan hukum yang sudah tertuang dalam bentuk tulisan yang berupa pasal-pasal dan ayat-ayat, mengacu pada hukum normatif mestinya Raffi Akhmad sudah dibebaskan dari BNN, karena tidak terbukti sebagai seorang pecandu. kedua hukum yang digunakan oleh BNN ialah hukum yang bersifat empirik, dimana aliran ini, sesuatu yang terlarang tetapi tidak memiliki status hukum, sehingga perlu dikaji ulang mengenai materi penemuaannya, meski lewat tahanan yang bernama Raffi Ahmad sebagai "Kelinci percobaan".

Kondisi ini sangatlah nampak dan jelas, bahwa hukum di negeri ini masih setengah-setengah, pada hal yang namanya hukum harus ditegakkan dan berlaku bagi siapa saja, tanpa harus pandang bulu, mulai dari rakyat jelata sampai pada presiden, mestinya harus sama, tetapi yang menjadi problem, di negeri ini hukum masih bisa diperjual belikan dengan mudah dan gampangnya.

Oleh karenanya Hukum bukanlah jaminan menjadikan negeri ini menjadi lebih baik, ketika pelaksana hukum masih tetap bermental maling, jangan harap negeri ini menjadi lebih baik, ketika hakim-hakim masih suka bisikan negosiasi untuk menyelamatkan yang bersalah.

Rakyat Harus Jeli Menentukan Pemimpin, Tolak Penghianat Rakyat

Jakarta - Demokrasi liberal yang dianut di Indonesia memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada warga negara dalam menentukan pilihan politik, baik itu untuk memilih dan juga dipilih. Mereka yang memilih sebagai pemilih/konstituen memiliki tanggungjawab dalam menentukan pemimpin yang akan dipilih. Sedangkan mereka yang menginginkan jadi pemimpin harus berpolitik dalam rangka menarik hati rakyat agar dipilih sebagai pemimpin. Pilihan kedua merupakan pilihan yang sulit karena menyangkut dengan tanggungjawab dan kepercayaan.

Sistem politik di Indonesia sangat didominasi oleh partai politik. Bagi mereka yang menginginkan menjadi pejabat legislatif dan eksekutif harus memiliki dukungan secara politik, dan otomatis mereka harus masuk ke dalam salah satu parpol sebagai kendaraan. Parpol merupakan alat dalam mekanisme perpolitikan di Indonesia. Tanpa melalui partai politik mereka akan sulit masuk pertarungan politik dalam rangka merebut kekuasan.

Sebagai alat dalam merebut kekuasaan, partai politik sangat memberi pengaruh besar dalam menentukan seorang calon yang akan menduduki posisi tertentu. Dengan mekanisme dan aturan sedemikian rupa partai politik memiliki arti penting dan sangat menentukan dalam memilih figur atau calon dalam memperebutkan jabatan tertentu. Maka parpol sebagai pintu utama perebutan kekuasaan memiliki legitimasi yang sangat kuat dalam menentukan calon pemimpin yang baik dan sebaliknya.

Para pekerja politik atau politisi merupakan figur yang memiliki semangat menggenggam kekuasaan. Berpolitik adalah sebuah pilihan dari keinginan berkuasa. Politisi sebagai calon pemimpin yang akan diberi mandat oleh rakyat dalam menentukan nasib rakyat kedepan sangat diharapkan mampu mengemban amanah tersebut. Harapan kepada calon pemimpin adalah kesejahteraan hingga ketenangan batin, karena sebagai penguasa mereka memiliki legitimasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan kehidupan umum dalam berbangsa dan bernegara.

Berpolitik bila mengacu kepada arti sebenarnya seperti yang disampaikan Aristoteles yakni jalan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, maka berpolitik merupakan perjuangan yang mulia. Tetapi dalam kenyataannya, masyarakat masih banyak bersifat apolitis dikarenakan ulah politisi tersebut yang tidak bisa amanah terhadap kepercayaan rakyat. Politisi dianggap sebagai sekumpulan orang yang hanya menebar janji dengan kepentingan berkuasa. Mereka akan melakukan apapun demi memegang kekuasaan.

Sikap apatis terhadap politik tersebut merupakan kerugian bagi jalannya demokrasi di negeri ini. Masyarakat seharusnya menjadi policy terhadap kekuasaan tetapi dengan sikap apolitisnya tersebut akan memberikan ruang yang lebar bagi politisi dalam melakukan kesewenang-wenangan ketika memimpin. Ditambah dengan sistem politik dan hukum yang masih di carut marut dan belum bisa menjadi benteng kejujuran.

Kekuatan politik di negeri ini sangat dominan dalam melakukan legitimasi kekuasaan. Hukum masih menjadi bulan-bulanan akibat kekuatan politik yang hampir tidak terbatas. Kesewenang-wenangan penguasa seringkali diakibatkan oleh lemahnya hukum terhadap mereka yang memiliki posisi politik yang kuat. Hal inilah yang menjadikan politisi sulit dikontrol kekuasaannya karena menganggap dirinya kuat dan sulit tersentuh hukum.

Rakyat sebagai pemilih sangat menentukan para politisi yang akan menjadi figur pemimpin baginya. Pemimpin sebagai sebuah amanah harus diberikan kepada figur yang tepat dan tidak akan berkhianat terhadap amanah rakyat dan konstitusi. Mereka harus menjadi figur yang benar-benar meperjuangkan rakyat. Semakin banyaknya politisi yang melakukan pelanggaran hukum ini harus menjadi acuan bagi rakyat dalam menentukan pemimpin masa depan. Rakyat harus sadar bahwa kemarin kita banyak melakukan kesalahan dalam memilih pemimpin maka nanti harus lebih hati-hati dalam memberikan pilihan.

Banyaknya pejabat negara yang tersangkut masalah hukum bahkan amoral ini menunjukkan bahwa banyak dari politisi kita yang hanya ingin merebut kekuasaan demi ambisi pribadinya. Korupsi yang merajalela, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya tersebut memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa politisi sangat rentan dengan pelanggaran hukum dan konstitusi. Politisi masih banyak yang memiliki mental rampok dan hanya peduli dengan misi pribadi dan mengabaikan amanah rakyat.

Masalah yang seringkali menjerat pejabat kita adalah korupsi. Ini menunjukkan mental politisi kita adalah perampok, yang menjadikan jabatan sebagai jalan untuk mengeruk keuntungan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita politik yang berfungsi sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat. Politisi semacam itu hanya akan memberikan kesengsaraan kepada rakyat dan patut mendapatkan hukuman baik pidana maupun hukum sosial.

Masyarakat harus jeli dalam melihat persoalan ini dengan adanya politisi yang hanya menjadikan rakyat sebagai komoditi politik demi kepentingan berkuasa untuk mencapai ambisi pribadinya. Politisi yang hanya tebar pesona demi mendapatkan antusiasme masyarakat tetapi tidak berjuang untuk rakyat. Politisi semacam itu adalah politisi busuk dan harus ditolak karena sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Kekayaan negara yang seharusnya untuk kepentingan rakyat pasti akan dijadikan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya.

Dengan adanya keterbukaan informasi seperti sekarang ini masyarakat harus jeli dan tidak tertipu dengan adegan-adegan politisi di banyak media. Karena selain hukum yang harus menjadi pilar utama dalam membentengi kekuasaan, masyarakat juga harus proaktif dalam mengawasi bahkan mengkritik kekuasaan. Penguasa atau politisi yang selama ini hanya menjadikan kekusaannya sebagai pemuas ambisinya harus diberi rapot merah dan ditolak tegas karena sangat merugikan rakyat.

Hukum di negeri ini masih belum bisa seperti yang kita harapkan bersama. Hukum adalah satun-satunya rumah untuk mencapai keadilan, tetapi hukum terlalu lemah ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki harta dan juga kekuasaan. Kekuasaan yang sering disalahgunakan oleh politisi kita merupakan karena hukum yang masih tebang pilih. Hukum masih hormat kepada mereka yang punya kekuasaan, dan penguasa seringkali menjadikan hukum sebagai permainan.

Antara politik dan hukum bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Seperti adagium dari Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Adagium tersebut secara sederhana namun tepat menggambarkan betapa erat kaitan antara kekuasaan dan hukum. Kekuasaan merupakan salah satu unsur dari politik, yaitu mengenai proses mendapatkannya. Sedangkan hukum merupakan suatu produk yang diidealkan sebagai konsensus (kecuali hukum dari raja, yang bukan merupakan suatu konsensus) yang dihasilkan dari proses-proses politik dan dikukuhkan dengan kekuasaan yang diperoleh juga dari proses politik.

Hubungan yang tidak dapat dipisahkan ini tidak terlepas dari hakikat bahwa hukum dan politik sama-sama merupakan sub-sistem sosial kemasyarakatan, yang merupakan sistem yang terbuka, sistem yang satu mempengaruhi sistem lainnya. Politik sebagai ajang untuk mendapatkan kekuasaan tersebut harus menjadi memiliki policy yakni hukum, agar politik tidak keluar dari relnya. Politik yang akan selalu berjalan beriringan tersebut diharapkan mampu membentengi kekuasaan dari sikap mensalahgunakan kewenangan.

Lemahnya hukum yang ada di negeri ini tidak mungkin mampu menjadi benteng tunggal dalam menjaga kekuasaan agar tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terlalu banyaknya politisi yang melanggar hukum menunjukkan politisi tidak taat dengan hukum, mereka meremehkan hukum sebagai sebuah institusi yang lemah dan bisa dipermainkan semau mereka. Persoalan ini sangat merugikan rakyat, dan sama sekali tidak akan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap masyarakat.

Dengan keadaan yang seperti itu, harapan yang paling mungkin adalah kepada rakyat itu sendiri. Dalam artian rakyat menjadi pilar utama dalam menjadi benteng keadilan dan penegakan hukum. Bila hukum konstitusi sulit diharapkan, maka hukum sosial harus menjadi garis depan dalam mengawal kebijakan-kebijakan di negeri ini.

Politisi yang tidak lagi peduli dengan kepentingan rakyat, hanya menjadikan rakyat sebagai komoditi, memiliki moral yang lemah sebagai publik figur, dan sebagainya harus dilawan dengan kekuatan sosial dan ditolak sebagai calon pemimpin bangsa ini. Masyarakat harus bisa memetakan mana dari mereka yang serius mengawal kepentingan rakyat dan mana yang telah menghianati rakyat. Tolak politisi busuk!!!

*) Farhan Effendy, S. Fil. MAP adalah Dewan Pakar Nusantara sekaligus pengurus DPP Partai Demokrat. sumber.detik

SBY Di Nilai Kurang Etis Membicarakan Soal Partai Di Istana Negara

Jakarta (Javainfonews) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menggelar jumpa pers terkait relasi Partai Demokrat dan klarifikasi mengenai Yenny Wahid di Istana Negara dinilai tidak elok.

Presiden dinilai tidak konsisten dengan janjinya. Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat pernah berjanji akan mengurusi persoalan partainya di akhir pekan agar tak mengganggu waktu menjalani tugas negara.

Namun, pada Rabu (17/4/2013) malam, tiba-tiba saja Presiden menggelar jumpa pers tentang polemik Yenny Wahid dan Partai Demokrat. Pernyataan itu disampaikan di Istana Negara, yang notabene adalah fasilitas negara bukan partai.

"Membicarakan persoalan partai bukan kali pertama Presiden bersikap tidak elok, Menyampaikan urusan partai di istana negara dan pada jam kerja," ujar politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Sikap SBY tidak sesuai dengan janji yang selalu didengungkan para petinggi Partai Demokrat yang mengatakan bahwa Presiden hanya mengurus partai pada hari libur dan bukan di istana.

Sebelumnya, di dalam jumpa pers di Istana Negara tadi malam, Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat merasa nama baiknya tercemar dengan pemberitaan bahwa dirinya menawarkan posisi tertentu di partainya kepada Yenny Wahid.

SBY pun menggunakan Kantor Presiden untuk memberikan klarifikasi terkait kapasitasnya sebagai politisi Partai Demokrat, bukan Kepala Negara. SBY menceritakan bahwa pertemuannya dengan Yenny bersama sang ibunda, Sinta Nuriyah Wahid, di Puri Cikeas beberapa waktu lalu membahas berbagai persoalan di negeri itu.

SBY mengaku sempat berdiskusi dengan Yenny tentang kemungkinan berada di dalam satu partai. Tetapi, SBY membantah dia menawarkan posisi tertentu kepada Yenny. "Tidak ada sama sekali Mbak Yenny katakanlah mengharapkan posisi tertentu atau jabatan tertentu. Tidak ada. Kalau diberitakan Mbak Yenny ingin menjabat wakil ketua umum Demokrat, tidak ada. Kasihan beliau, tidak ada seperti itu," kata SBY.

"Demikian juga saya dengan inti pembicaraan bagaimana menyelaraskan perjuangan kita ke depan juga tidak pernah tawarkan kepada Mbak Yenny posisi ini posisi itu. Ini yang real, ini yang betul. Saya tidak pernah tawarkan dan Mbak Yenny tidak pernah mengharapkan, apalagi meminta," tambahnya. SBY pun mengaku menghormati keputusan Yenny Wahid yang akhirnya mengurungkan niatnya bergabung ke Partai Demokrat.

Editor : Fj
Sumber : Kompas

SBY : Klarifikasi Isu Tentang Yenny Akan Menjabat Waketum PD

Jakarta (Javainfonews) - Isu bergabungnya Yenny Wahid bergabung ke Partai Demokrat (PD). saat itu dikabarkan Yenny akan menjadi Waketum PD. Namun hal itu dibantah Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Klarifikasi SBY tidak pernah sama sekali menawarkan posisi apapun, termasuk Waketum PD kepada putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid (GUs Dur) tersebut.

"Santernya pemberitakan Mba Yenny ingin menjabat Waketum PD, tidak ada. Kasihan beliau. Tidak ada seperti itu. Demikian juga saya dengan inti pembicaraan bagaimana menyelaraskan pembicaraan kita ke depan dengan baik, tidak pernah menawarkan posisi Yenny ini itu. " ujar SBY.

SBY mengatakan hal tersebut dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Munculnya isu tawar-menawar posisi politik di PD sangat merugikan dirinya dan Yenny. SBY membenarkan jika pertemuannya dengan Yenny membicarakan kemungkinan berjuang bersama-sama dalam politik.

"Beberapa saat yang lalu saya didampingi dengan Ibu Ani bertemu Ibu Sinta Nuriyah dan Mba Yenny. Pertemuan sangat baik, penuh kekeluargaan dan di antaranya membicarakan pluralisme dan kerukunan umat beragama. Memang ada pembicaraan saya dengan Mba Yenny terkait dengan politik masa kini dan masa depan," tuturnya.

SBY juga mengungkapkan jika dalam pembicaraan itu, Yenny mengatakan harus berkonsultasi dulu dengan para Kyai NU terkait kerjasama perjuangan politik.

"Kira-kira yang paling baik seperti apa. Dan belakangan saya tahu setelah berkonsultasi dengan kyai NU, dikatakan lebih baik tidak bersama-sama dan Mba Yenny lebih baik memilih berjuang di arena yang berbeda dan saya pun menghormatinya," jelas SBY.

Editor : Fai
Sumber : Detik

PKS : Politik Itu Menyenangkan Dan Dinamis

Mallang (Javainfonews) Milad PKS ke-15 akan dipusatkan di Semarang pada tanggal 18-20 April 2013. Satu hari jelang Rapimnas, DPD PKS Kabupaten Malang mendaftarkan 50 Bakal Calon Legislatifnya (Bacaleg) ke KPUD setempat.

Ketua DPD PKS Kabupaten Malang, Syaiful Rosyid Meneranggkan, 50 bacaleg yang didaftarkan adalah kader terbaik. Proses penyusunan caleg berlangsung cukup panjang melalui survei internal kader. Serta, dilanjutlan pembahasan majelis syuro PKS."50 bacaleg yang kami daftarkan pertama ke KPUD adalah mesin politik utama kami," tegas Syaiful.

Menurut Syaiful, dari 50 orang bacaleg, 21 orang diantaranya adalah perempuan. Keterwakilan perempuan PKS Kabupaten Malang dalam pendaftaran bacaleg mencapai 42 persen. Lebih dari cukup. " dalam pileg mendatang, PKS menargetkan bisa meraih 9 kursi atau 100 persen dari perolehan kursi pada saat ini yang hanya 4 kursi saja," Tuturnya.

Daftar pertama bacaleg ke KPUD sekaligus membawa misi memberikan pesan kepada masyarakat tentang pentingnya semangat salit bekerjasama dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Malang. "Ada tebar 1000 pesan cinta dari kami PKS untuk masyarakat," terangnya.

Ia menambahkan, 1000 pesan cinta dilakukan kader-kader wanita PKS dengan membagikan bunga dan quote pesan cinta pada masyarakat umum. Dalam arti, PKS ingin menunjukkan pada publik bahwa politik itu menyenangkan dan membahagiakan.

"Mari kita hadirkan cinta dalam politik. Karena politik itu menyenangkan sekaligus membahagiakan. Sesuai jargon PKS, Cinta, Kerja dan Harmoni untuk kemajuan bangsa dan negara," pungkas Syaiful.

Editor : fai

Sumber : Beritajatim.com

Arif Rosyid Hasan Terpilih Jadi Ketua Umum PB HMI Periode 2013-2015

Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari Makassar Timur, drg Muhammad Arif Rosyid Hasan, terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar HMI periode 2013-2015 setelah unggul dalam pemilihan putaran kdua pada Kongres Ke-28 HMI di Gedung Olah Raga (GOR) Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (15/04/2013). Inilah kongres terlama sepanjang sejarah HMI sejak karena mulai digelar pada 16 Maret 2013.

Arif Rosyid Hasan unggul setelah meraih 238 suara mengalahkan Noer Fajriansyah yang hanya meraih 62 suara. Tujuh suara batal. Noer Fajriansyah sebelumnya Ketua Umum PB HMI periode 2010-2012 pada Kongres ke-27 HMI pada tahun 2010. Arief Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI pada periode lalu. Arif Rosyid dan Noer Fajriansyah melaju pada putaran kedua setelah unggul atas empat calon lainnya. Putaran pertama, Rosyid meraih 55 suara, Noer Fajriansyah 31 suara, Titan S 18 suara, Mulyadi 38 suara, Amal Sakti 15 suara, dan Nurendra 4 suara.

Pada kongres tahun ini, Arief menyampaikan visi dan misinya dalam tujuh platform bertema “HMI untuk Rakyat”. “HMI untuk Rakyat adalah mengembalikan para kader HMI ke tengah-tengah masyarakat. HMI harus menjadi pemberdaya dan pembawa api perubahan di masyarakat. Ia harus bekerja untuk mendorong kekuatan sipil, peningkatan kapasitas warga di berbagai bidang, dan menjadi jembatan advokasi atas kemajuan dan hak-hak masyarakat,” kata Arief.

Arief menginginkan gerakan kerelawanan HMI terus dijalankan dan kader harus lebih banyak turun ke masyarakat melakukan pemberdayaan dan advokasi masyarakat dengan mendorong cabang-cabang HMI sebagai garda terdepan pengabdian masyarakat. Kedua, lembaga kekaryaan sebagai pilar perkaderan, yang akan memangkas kegiatan seremonial dan lebih fokus pada upaya pengembangan kapasitas kader di seluruh Indonesia melalui penguatan Lembaga Kekaryaan dan Pengembangan Profesi.

Ketiga,mengembalikan harga diri sebagai lembaga intelektual, lantaran HMI memiliki sejarah panjang yang banyak melahirkan para intelektual dan pembaharu bangsa. Keempat, Jalan Diponegoro 16 A sebagai sentrum gerakan di Indonesia, di mana sekretariat HMI berada, harus kembali menjadi tempat terbuka bagi setiap orang untuk bebas menyatakan pendapat, sikap serta menjadi wahana berekspresi yang kondusif.

Arief lahir di Makassar, 4 September 1986. Ia seorang dokter gigi yang senang berorganisasi. Ia pernah menjadi Ketua HMI Komisariat Kedokteran Gigi (2006-2007), Pengurus Himpunan Pelajar Mahasiswa Gowa Komisariat Unhas (2004-2007), Pengurus MPKPK HMI Komisariat Kedokteran Gigi Unhas (1428-1429 H/ 2007-2008), Pengurus MPKPK HMI Komisariat Kedokteran Gigi Unhas (1429-1430 H/ 2008-2009).

Ia juga pernah menjadi Ketua Umum BEM FKG Unhas Periode 2007-2008, Sekretaris Umum HMI Cabang Makassar Timur 2009-2010 M/1430-1431 H, Sekretaris Umum Dewan Mahasiswa Profesi FKG Unhas 2009-2010, Motivator Kesehatan – IHPP Kota Makassar Thn 2010, Wakil Sekertaris Jendral FOSMA ESQ Wilayah Sul-Sel 2010-2011, Ketua Umum Forum Kajian Mahasiswa Pascasarjana Asal Sulawesi Selatan, dan yang terakhir menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2010-2012. Ini kini mahasiswa pascasarjana di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan menjadi dokter gigi yang berpraktek di Jakarta.

Editor : fai

Sumber: http://www.celebesonline.com

Tanggapan Pramono, Soal Capres dari Partai Demokrat

Jakarta {javainfonews} Konvensi calon presiden Partai Demokrat (PD) mulai dibahas. Politisi PDIP Pramono Anung memberikan tanggapan, konvensi PD bisa mengalihkan perbincangan publik dari korupsi yang banyak dilakukan kader PD.

"Saat ini ruang Publik Partai Demokrat didominasi urusan korupsi. Mungkin ada baiknya kini urusan demokrasi," ujar Wakil Ketua DPR dari PDIP ini, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Konvensi PD akan dapat menarik pandangan publik kepada proses demokrasi di partai berlambang Mercy itu. Meski bersikap apresiatif, namun Pramono memandang cara konvensi adalah pilihan PD, dan partai-partai lain tentu punya cara berlainan merekrut tokoh.

"Semua partai punya cara untuk merekrut anggotanya. Partai yang mengadakan konvensi, pasti akan dapat ruang publik cukup besar," tuturnya.

Konvensi PD turut diperbincangkan dalam pertemuan kader PD di Cipanas. Rencananya, mekanismenya akan dijalankan semi terbuka. Artinya, setiap orang yang mendaftar harus menyetujui kesepakatan di Partai Demokrat.

Editor : fai
sumber : detik

Jokowi - Ahok, 6 Bulan Kerja, Apa Yang Telah Di Capai

Jakarta - {javainfonews}Duet Jokowi dan Ahok menjabat serbagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Apa saja yang sudah dilakukan keduanya dalam rangka menjadikan DKI lebih baik lagi?

"Memang masih banyak kekuarangannya mengenai kinerja selama 6 bulan ini, tetapi semuanya sudah terprogres dengan baik," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (15/4/2013)

Ahok menilai sejumlah kepala dinas yang sudah diganti telah berjalan dengan baik. Adanya pembangunan dan perbaikan rusun menjadi layak huni juga sudah baik.

Lalu bagaimana dengan kemacetan kota Jakarta? "Soal macet, kita sudah tahu solusinya menambah bus, itu semua sudah ada. Berarti tinggal soal yang banjir," kata suami Veronica Tan ini.

"Kita sudah keruk berapa sungai, kita sudah turunkan 57 alat. Jangan gali yang dalam dulu. Minimal sungai itu mengalir. hal ini dalam rangka mengantisipasi adanya banjir di Ibu Kota.

Ahok mengakui tidak semuanya berjalan baik. Saat ini Pemprov DKI masih mengupayakan program pelayanan terpadu satu pintu dapat berjalan secepatnya.

"Kendala sekarang soal pelayanan terpadu satu pintu. Kan fiber optik kita belum terpasang sampai ke seluruh kelurahan. Mudah-mudahan Juli selesai," tuturnya.

Solusi atas permasalahan yang terjadi di Jakarta diakuinya telah ditemukan sejak awal masa jabatan mereka. Saat ini yang sedang diupayakan duet DKI Jakarta ini

"Semua sudah ada solusinya, cuma tinggal pelaksanaannya kan yang butuh waktu, dan program tersebut masih dijalankan, tuturnya.

Duka NU di Tengah Dinamika Muktamar

Saat berlangsung perhelatan akbar Nahdlatul Ulama (NU). Namanya muktamar. Inilah hajatan besar ormas Islam Tradisional itu pascapilpres langsung yang dimenangkan pasangan SBY-JK pada Pilpres 2004. Lokasi perhelatan untuk merumuskan program kerja, rais am, dan ketua umum PBNU itu di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali.

Lokasi muktamar NU itu berdekatan dan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. Selain itu, asrama haji milik Pemprov Jateng yang dibangun di era Gubernur Suwardi itu tak jauh jaraknya dengan Bandar Udara Adi Sumarmo Solo.

Pada 30 November 2004, sejumlah agenda Muktamar NU telah dibuka dan dibahas para muktamirin. Banyak tokoh, kiai, ulama, dan warga NU berdatangan ke asrama haji itu. Mereka datang dari penjuru Tanah Air. Mereka memakai moda transportasi udara, laut, dan darat untuk mencapai asrama haji tersebut. Lokasi Asrama Haji Donohudan tak lebih dari 3 kilometer dari Bandar Udara Adi Sumarmo Solo.

Sekitar pukul 18:15, penulis saat itu sedang konsentrasi menuangkan alinea demi alinea untuk laporan kegiatan Muktamar, tiba-tiba dikejutkan dengan ledakan suara sangat keras. Saat itu hujan deras disertai petir sedang menyapa kawasan Asrama Haji Donohudan dan Bandar Udara Adi Sumarmo.

Kami mengira bahwa suara keras itu petir yang menyalak. Ternyata bukan itu sumbernya. Sebuah pesawat penumpang Lion Air jenis MD-82 dengan nomor penerbangan JF 536 gagal mendarat dengan sempurna di bandar udara itu. Pesawat tergelincir, masuk ke sawah kemudian terjerembab di areal tempat pemakaman umum di dekat bandara tersebut, Selasa, pukul 18.15.

Akibat kecelakaan itu, ada 26 penumpang meninggal dunia, luka berat 56 orang, 60 orang luka ringan, dan dua penumpang lainnya tak cidera. Musibah penerbangan yang menewaskan puluhan penumpang itu diduga akibat kondisi landasan yang licin dan rem tak berfungsi, sehingga meluncur tanpa terkendali. Bahkan, pesawat kemudian naik lagi, melintas di atas jalan raya Kartasura-Nogosari, dan jatuh pas di tengah-tengah kuburan Desa Donohudan, sekitar 100 meter dari jalan raya tersebut.

Pascakecelakaan, badan pesawat MD-82 itu terbelah di bagian tengah, bagian bawah dan samping kiri hancur dan berlubang. Bagian depan pesawat nyungsep di areal kuburan, sedang bagian belakang yang patah berada di sawah. Roda terlempar sekitar 20 meter sebelah belakang kiri pesawat. Kursi mulai kelas bisnis di barisan paling depan sampai nomor 20 berantakan, sehingga banyak penumpang yang tertindih.

Musibah kecelakaan pesawat Lion Air itu melahirkan duka mendalam bagi keluarga besar NU dan PKB. KH Yusuf Muhammad, Ketua FPKB DPR RI, kiai NU asal Kabupaten Jember, Jatim yang masih punya hubungan kekeratan dengan KH Achmad Siddiq (Rais Am PBNU hasil muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo) termasuk di antara korban meninggal dunia itu. Gus Yus--panggilan akrab KH Yusuf Muhammad--terbang dari Jakarta ke Solo untuk mengikuti Muktamar ormas Islam Tradisional itu. Tapi, Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkehendak lain. Dalam usia relatif muda dan saat karir politiknya sedang mencorong, kiai brilian itu dipanggil menghadapi Kepada-Nya. ''Namanya ada di daftar penumpang, tapi saya belum menemukan dirawat di mana,'' kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi saat itu.

Berita duka itu tak hanya menyesakkan keluarga besar korban. Bagi keluarga besar NU yang sedang bermuktamar di asrama haji Donohudan, nyungsepnya pesawat Lion Air hingga ke pemakaman penduduk di sekitar Bandar Udara Adi Sumarmo menjadi musibah luar biasa. Di situ ada putra terbaik NU yang menjadi korbannya. Gus Yus karir politiknya mulai merangkak naik setelah berkiprah di PKB sejak Pemilu 1999. Kiai muda ini dikenal memiliki banyak terobosan pemikiran luar biasa bagi pencerahan umat, khususnya warga NU. "Itu berita duka mendalam bagi keluarga besar NU," tambah Kiai Hasyim ketika itu.

Pesawat dengan total jumlah penumpang 146 orang itu dipiloti Dwi M dan co- pilot Steven Lesdek. "Ketika roda menyentuh landasan, masih terasa halus, tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba saja pesawat seperti oleng dan tidak bisa dikendalikan. Bahkan, kalau kondisi normal seperti terasa mengerem, ini malah kembali melaju, seperti ketika rem dilepas. Nah, saat itulah tiba-tiba terdengar bunyi letupan berkali-kali. Setelah itu, terasa pesawat seperti menabrak sesuatu berkali-kali, dan berhenti,'' kata Lugiyanto, salah seorang penumpang yang selamat.

Tahu pesawat oleng, seluruh penumpang histeris. Semuanya merunduk ke depan, sampai kemudian terasa pesawat berhenti. Begitu tahu pesawat sudah berhenti, penumpang berebut keluar. Mereka keluar pesawat melalui sebuah lubang pesawat yang terbelah. "Saya kira itu pintu darurat, ternyata badan pesawat yang terbelah dan berlubang. Ketika kami menginjakkan kaki, terasa seperti di atas sawah. Dan ketika berjalan, beberapa kali kesandung batu. Ternyata kami menyandung nisan kuburan,'' tambahnya

Editor : Fai
Sumber : Btjstim

Iran Siap Luncurkan "Google Earth Islami"

Iran telah lama menuduh Google Earth sebagai alat mata-mata pihak Barat. Bersamaan dengan pembangunan internet nasional, Pemerintah Iran sedang menyiapkan layanan pemetaan digital 3D yang diklaim selangkah lebih baik dari Google Earth.

Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi Iran Mohammad Hassan Nami pada pekan ini mengumumkan bahwa pihaknya sedang mengembangkan "Google Earth Islami" yang diberi nama resmi Basir. produk ini sudah siap diluncurkan empat bulan kedepan.

"Persiapan telah dilakukan untuk meluncurkan proyek peta 3D dunia, dan saat ini kami menciptakan pusat data yang tepat, yang bisa memproses volume informasi," kata Nami sepert dikutip dari kantor berita Mehr, Selasa (9/4/2013).

Nami memberi informasi tentang apa yang dimaksud dengan peta 3D Islami. "Kami sedang mengembangkan layanan ini dengan pandangan Islam yang kita miliki di Iran. Nilai-nilai kita di Iran adalah nilai-nilai Tuhan dan ini akan menjadi pembeda antara Basir dan Google Earth," ungkapnya.

Pemerintah berharap, Basir akan menjadi portal nasional yang memberi pelayanan pada skala global. Ia pun mengklaim Basir akan aman digunakan secara global.

"Di permukaan, Google Earth menyediakan layanan kepada pengguna. Namun pada kenyataannya, keamanan dan organisasi intelijen berada di belakang semua itu untuk mendapatkan informasi dari negara lain," ujar Nami.

Pejabat Iran lainnya mendukung pernyataan Nami. Kepala Kepolisian Iran Esmail Ahmadi Moghaddam pernah menyatakan bahwa mesin pencari Google adalah alat mata-mata. Dengan bantuan yang diduga berasal dari China, Iran memblokir akses ke banyak hasil pencarian di Google.

Sejak tahun 2012, Iran sudah menunjukkan ingin menarik diri dari internet global. Pemerintah membuat layanan e-mail sendiri, memblokir jejaring sosial internet, dan banyak aksi lain untuk memperkuat internet nasional.

Sumber : Kompas.com
Editor : faisal

Tipologi kepemimpinan di Indonesia (jelang pemilu 2014)

Membahas tentang kepemimpinan di era sekarang ini adalah hal yang sangat menarik, terutama di Indonesia. Sebab, saat ini jelas di Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita lihat dan ketahui sendiri, bahwasannya presiden Indonesia saat ini tidak mampu menunjukkan jiwa kepemimpinannya terhadap rakyat. Banyak yang mengatakan bahwa presiden kita hanya banyak berwacana, lebih mementingkan citra, dan tidak pro terhadap rakyat.

Tidak bisa kita pungkiri, bahwasannya rakyat Indonesia sangat merindukan pemimpin yang memang siap memasang badan untuk kemajuan bangsa. Seperti Bung Karno, yang memang kita ketahui beliau sangat disegani baik di luar maupun di dalam negeri. Memiliki kecerdasan untuk memberikan gagasan-gagasannya untuk kemajuan bangsa, juga mengaplikasikannya secara nyata. Begitu pula dengan pak Harto, walaupun di akhir kariernya beliau sebagai presiden amat sangat tragis, akibat sistem pemerintahannya yang terlalu diktator dan penuh dengan praktek KKN, sejatinya saat kepemimpinan beliau banyak kebijakan-kebijakan yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat.

Sebenarnya, tidak banyak gunanya membincangkan kriteria dan syarat-syarat pemimpin. Para filsuf dan penulis Muslim sejak Abu Hasan Al-Mawardi pada abad ke-20 telah membicarakan syarat-syarat ideal bagi seorang pemimpin politik. Kriteria dan syarat-syarat pemimpin adalah tema klasik dalam filsafat politik.

Berbeda dengan para ilmuwan politik modern yang lebih suka membahas tentang tipologi atau tipe-tipe kepemimpinan dibandingkan membahas soal syarat-syarat seorang pemimpin. Contohnya Herbert feith, sarjana politik asal Australia ini, meneliti tentang politik Indonesia dan menemukan dua tipe kepemimpinan politik yaitu, apa yang dia sebut dengan tipe “pengelola” (administrator) dan tipe “pemersatu” (solidarity maker).

Menurut Feith dalam bukunya yang berjudul “The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia” (1962), pemimpin tipe pengelola adalah mereka yang memiliki kemampuan teknis dalam mengatur negara. Tipe ini dijelaskannya, umumnya diwakili oleh tokoh-tokoh terdidik yang menguasai suatu bidang tertentu. Sementara pemimpin dengan tipe pemersatu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mendekati massa, mempengaruhi mereka, serta mendapatkan dan dukungan dari mereka.

Feith menganggap pemimpin seperti Muhammad Hatta sebagai tipe pengelola, sementara pemimpin seperti Soekarno sebagai pemimpin bertipe pemersatu. Feith juga menjelaskan bahwa dua tipe kepemimpinan ini jarang bercampur pada diri satu orang. Pemimpin pemersatu biasanya cakap dalam mengumpulkan pendukung, namun ketika sang pemimpin memimpin sistem pemerintahan, dia gagal dan kerap mengecewakan. Sebaliknya, pemimpin bertipe pengelola, dia cakap dalam mengelola sistem pemerintahan, tapi kurang mendapatkan dukungan dari rakyat. Hal ini terjadi karena sang pemimpin kurang menguasai retorika atau kurang memiliki kecakapan yang cukup untuk mendekati massa. Namun, memang disayangkan bahwasannya sangat jarang ada pemimpin yang memiliki kecakapan dua hal itu sekaligus dalam tubuh satu orang.

Selain Herbert Feith, ada satu ilmuwan lagi yang membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan politik di Indonesia. Dialah William Liddle. Ilmuwan politik asal Ohio State University ini memperkenalkan dua tipe kepemimpinan Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Yaitu tipe “Transformasional” (transforming leader) dan tipe “transaksional” (transactional). Dalam makalahnya, “Marx atau Machiavelli” (2001), Liddle menjelaskan, yang dimaksud dengan tipe transformasional adalah pemimpin yang mampu membentuk ulang situasi politik Indonesia dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Sementara tipe transaksional adalah model kepemimpinan yang mempergunakan kekuasaannya untuk ditukar (barter) dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Menurut Liddle, bung Karno adalah jenis pemimpin transformasional karena telah mengubah Indonesia dari fase penjajahan ke fase lainnya yaitu fase kemerdekaan. Namun, Liddle membatasi bahwa karakter transformasional bung Karno hanya terjadi sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1949. Setelah itu, bung Karno tidak lagi memiliki visi transformatif. Seperti yang saya tulis di awal, bahwasannya pak Harto dalam tingkatan tertentu juga memiliki karakter transformasional, dimana beliau berusaha mengubah kondisi Indonesia lewat proyek pembangunan dan modernisasi di Indonesia.

Sementara itu, untuk pemimpin berkarakter transaksional di Indonesia nampaknya amat banyak contohnya. Sebut saja Gus Dur, SBY, dan lainnya. Menurut Liddle, tokoh-tokoh ini adalah tokoh berkarakter transaksional yang mempertukarkan kekuasaannya dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Seperti yang kita ketahui, GusDur adalah ulama NU dan pemimpin partai, sedangkan SBY adalah anggota TNI dan juga pemimpin partai serta pernah menjadi pembantu presiden (menteri).

Lewat tipologi-tipologi yang dikatakan oleh Herbert Feith dan William Liddle, kita bisa menganalisa tentang karakter kepemimpinan dengan hanya melihat dari pemahaman praktis. Memang di era seperti sekarang ini, politik pencitraan untuk dapat memperoleh elekstabilitas seorang pemimpin tidak terlalu berpengaruh dan sangat merugikan negara. Mengapa demikian? Karena yang dibutuhkan seorang pemimpin adalah kemampuan untuk melakukan pembangunan yang akan dapat mensejahterakan rakyat dan menjadi contoh yang baik di masyarakat. Apabila seorang pemimpin hanya mementingkan politik pencitraan tanpa ada bukti nyata akan pembangunan pada masa kepemimpinannya, rakyat yang cerdas pastilah paham apa maksud dari orang ini untuk maju menjadi seorang pemimpin.

Saat ini mungkin Indonesia sedikit dihiburkan dengan munculnya pemimpin yang bisa dibilang kompeten dan dapat bersinergi dengan setiap wilayah yang dipimpinnya. Yaitu Joko Widodo. Pengusaha mebel dari kota Solo Yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini, bisa dikatakan memang memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Selain memiliki gagasan yang sederhana dan lebih banyak bertindak dibanding mementingkan citra, beliau adalah pemimpin yang dicintai rakyat karena tindakan nyatanya untuk membangun kesejahteraan dan memiliki pembawaan diri yang sederhana. Bisa dikatakan bahwa fakta di lapangan adalah bukti akan kepemimpinannya.

Bila kembali membahas tentang karakter kepemimpinan di Indonesia menurut Herbert Feith, mungkin saya bisa memasukan seorang Joko Widodo ini termasuk dalam dua karakter kepemimpinan yang dimaksud oleh Feith, yaitu tipe pengelola dan tipe pemersatu. Karena Jokowi telah membuktikan beliau dapat memimpin sebuah sistem pemerintahan yang baik saat menjadi walikota Solo dan melakukan gebrakan di birokrat pemprov DKI Jakarta di awal kepemimpinannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan untuk tipe pemersatu, Jokowi telah terbukti dapat menjadi rekan yang baik di masyarakat dengan terus melakukan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Selain itu, attitude Jokowi yang Low Profile, telah memikat banyak rakyat untuk mendukungnya. Pada kasus ini, kita bisa contohkan ketika Pilkada DKI Jakarta 2012 Jokowi bisa mengalahkan Fauzi Bowo yang notabenne adalah calon Incumben, memiliki basis pendukung yang banyak di DKI, mendapatkan dukungan dari banyak partai, serta warga asli Jakarta. Namun, bila kepemimpinan Jokowi tidak konsisten dari Ikrar awalnya, mungkin saja citranya sebagai pemimpin akan jatuh dan tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi dari rakyat. dan yang paling penting, tipe-tipe kepemimpinan yang telah kita bahas yang menobatkan Jokowi sebagai contoh nyata sebagai pemimpin yang baik, pasti akan terhapuskan.

Dari contoh diatas kita bisa menilai bahwa konkret dalam melakukan kebijakan adalah hal yang penting dalam elekstabilitas seorang pemimpin. Karena bila kita telah melakukan suatu urusan dan itu bisa diselesaikan dengan baik, maka kepercayaan orang terhadap diri kita akan meningkat. Namun, sekali saja kita tidak dapat menjalankan amanah dengan baik, jangan harap akan ada feedback yang baik dari rakyat kecuali dengan cara-cara picik dan diktator.

Itulah pembahasan singkat tentang tipologi kepemimpinan di Indonesia. Sebagai warga negara yang mencintai tanah airnya, sudah sepantasnya kita sangat mengharapkan akan hadirnya sosok-sosok pemimpin yang siap berada di garis paling depan dan memiliki mental revolusioner untuk membawa negeri ini kearah yang lebih baik.

MERDEKA!!!!!!

Ditulis Oleh: Muhammad Ahsan (Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ka.Bid PTKK HMI Komisariat Cireundeu, SekJen HIMAPOL FISIP UMJ)

Informasi Rekrutmen PPK tahun 2013

PERSYARATAN UMUM :

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS adalah sebagai berikut :

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jawa Timur dibuktikan dengan KTP wilayah Jawa Timur;
Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS;
Mampu secara jasmani dan rohani;
Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS;
Bagi anggota PPK dan PPS di utamakan yang memiliki keterampilan komputer;
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
Berkaitan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf j dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan.

2. KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK :

Melampirkan Surat Pendaftaran Pencalonan Anggota PPK;
Melampirkan Daftar Riwayat Hidup;
Melampirkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan dimana calon anggota PPK akan mendaftar di wilayah kerja kecamatan tersebut dan dibuktikan dengan fotocopi KTP/identitas kependudukan lain yang sah;
Melampirkan fotocopi ijasah terakhir;
Melampirkan surat ijin dari atasannya bagi pegawai pemerintah, pegawai BUMN/BUMD maupun swasta;
Melampirkan surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
Melampirkan surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas sebagai anggota PPK.;
Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
Melampirkan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
Melampirkan surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik.

(Catatan : untuk persyaratan calon anggota PPK pada angka 8) dan 9) dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh calon yang bersangkutan)

3. KELENGKAPAN BERKAS PENGUSULAN CALON ANGGOTA PPS :

Melampirkan Surat Pendaftaran Pencalonan Anggota PPS;
Melampirkan Daftar Riwayat Hidup;
Melampirkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan dimana calon anggota PPS akan mendaftar di wilayah kerja kelurahan tersebut dan dibuktikan dengan fotocopi KTP/identitas kependudukan lain yang sah;
Melampirkan fotocopi ijasah terakhir;
Melampirkan surat ijin dari atasannya bagi pegawai pemerintah, pegawai BUMN/BUMD maupun swasta;
Melampirkan surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
Melampirkan surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas sebagai anggota PPS;
Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
Melampirkan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
Melampirkan surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik.

(Catatan : untuk persyaratan calon anggota PPS pada angka 8) dan 9) dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh calon yang bersangkutan)

4. SELEKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) :

1) Pengambilan dan Pengembalian Formulir Pendaftaran :

Tanggal : 26 Februari s/d 4 Maret 2013

P u k u l : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB